You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
ASN Pemkot Jakbar Ikut Sosialisasi Integrasi Aplikasi CRM - TKD
photo Folmer - Beritajakarta.id

ASN Pemkot Jakbar Ikut Sosialisasi Integrasi Aplikasi CRM - TKD

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar), Kamis (12/7), ikut sosialisasi integrasi aplikasi Citizen Relationship Management (CRM) dengan penilaian tunjangan kinerja daerah (TKD) di Ruang Pola Kantor Wali Kota. 

Sosialisasi ini penting agar aman memahami aturan maupun tata cara terkait integrasi aplikasi CRM dengan TKD


Sekretaris Kota Jakarta Barat, Eldi Andi mengatakan, pelaksanaaan sosialisasi ini berdasarkan amanat Pergub DKI Nomor 409 tahun 2016 tentang TKD, Pergub Nomor 128 tahun 2017 tentang Nomor 128 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM, dan Pergub Nomor 286 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kota administrasi.

Pemkot Jakbar Sosialisasikan Penggunaan Aplikasi CRM

"Sosialisasi ini penting agar aman memahami aturan maupun tata cara terkait integrasi aplikasi CRM dengan TKD," ujar Eldi.

Tterkait laporan CRM dan TKD, lanjut Eldi, memang diperlukan persiapan dan kordinasi. Karena itu, dia meminta seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi secara serius. 

“Ini kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kalau ada yang belum jelas. Silakan mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan narasumber sampai tuntas sehingga bermanfaat bagi semua,” pungkasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11668 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1354 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1309 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1291 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1000 personBudhi Firmansyah Surapati