Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mampu menurunkan angka kemiskinan dan Gini Ratio di Ibukota. Bahkan, angka kemiskinan saat ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Ini tentunya menjadi penyemangat kita

Berbagai upaya seperti, menjaga stabilitas harga dan alur distribusi bahan pangan, membuka lapngan kerja, bazar pangan murah, pemberian Kartu Pekerja bagi buruh, program kewirausahaan OK OCE, bantuan dana pendidikan KJP Plus, hingga layanan transportasi murah melalui program OK OTrip terbukti cukup ampuh menurunkan angka kemiskinan dan Gini Ratio di Ibukota.

Atas pencapaian tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah berjuang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jakarta.

"Ini tentunya menjadi penyemangat kita. Faktor yang mendorong menurunnya tingkat kemiskinan yaitu, inflasinya bisa terjaga dan lapangan kerja mulai bisa ditingkatkan," ujarnya, Selasa (17/7).

Sandi menjelaskan, untuk menekan laju peningkatan garis kemiskinan ke depan, Pemprov DKI akan terus menggiatkan program-program pengendalian harga. Terutama mewujudkan harga pangan murah untuk komoditas-komoditas yang dapat memicu tingkat kemiskinan.

"Kita akan optimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BUMD Pangan yang saya sering sebut sebagai klaster pangan," ungkapnya.

Ia menambahkan, mengikuti kriteria dari Bank Dunia, jika dibandingkan dengan September 2017, distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2018 sebesar 17,16 persen.

'Ini jadi bukti ketimpangan penduduk DKI Jakarta termasuk dalam kategori rendah," tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang diterbitkan BPS Provinsi DKI Jakarta dalam kurun satu semester (September 2017-Maret 2018) menunjukkan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebanyak 373.120 orang atau 3,57 persen.

Angka ini mengalami penurunan sebanyak 20.010 orang dibandingkan September 2017 dimana penduduk miskin tercacat sebanyak 393.130 orang atau 3,78 persen.

Terkait Perubahan garis kemiskinan juga dapat terlihat berdasarkan kenaikan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan sebesar 2,57 persen pada periode September 2017-Maret 2018, dari Rp 578.247 per kapita per bulan menjadi Rp 593.108 per kapita per bulan.

Kemudian, Gini Ratio penduduk di DKI Jakarta turut mengalami penurunan sebesar 0,015 poin yaitu dari 0,409 pada September 2017 menjadi 0,394 pada Maret 2018.

BPS Provinsi DKI Jakarta juga mencatat komoditas makanan masih berperan cukup signifikan terhadap Garis Kemiskinan dibandingkan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sumbangan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 66,46 persen. Sementara, pada periode September 2017 sebesar 66,27 persen.

Untuk komoditas yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2018, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan DKI Jakarta sebesar 23,72 persen.

Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah rokok kretek filter sebesar 15,89 persen; daging ayam ras 7,63 persen; dan telur ayam ras sebanyak 6,49 persen.