You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jakut Dorong Penyisiran Pengemplang Pajak Dermaga Pribadi
.
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Pemkot Jakut Bidik Wajib Pajak Pemilik Dermaga Kapal Pribadi

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara, membidik wajib pajak (WP) pemilik dermaga kapal perorangan dan bangunan pagar rumah mewah di kawasan Kecamatan Penjaringan.

Ini sebagai upaya kita agar realisasi PBBP2 Jakarta Utara tahun ini bisa sesuai target,

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Junaedi mengatakan, dirinya sudah meminta jajaran Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pengecekan apakah wajib pajak sudah memasukkan dermaga pribadi dan bangunan pagar rumah mewah mereka dalam pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Ini sebagai upaya kita agar realisasi PBB-P2 Jakarta Utara tahun ini bisa sesuai target," katanya, Kamis (6/9).

Pemkot Jakut Gelar Pekan Panutan PBB-P2

Menurut Junaedi, Jakarta Utara sebagai daerah pesisir memiliki kekhususan dibanding daerah lain di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah permukiman mewah di pesisir pantai yang memiliki dermaga pribadi.

"Wilayah lain tidak ada rumahnya yang punya garasi kapal. Ini apakah termasuk obyek pajak, kita harus cek," katanya, Kamis (6/8).

Menurut Junaedi, pengecekan tersebut tentunya akan lebih mudah dilakukan lantaran saat ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sudah memiliki program aplikasi yang dilengkapi peta lokasi wajib pajak. Sehingga mudah memvalidasi apakah dermaga dan pagar rumah mewah sudah didaftarkan dalam PBB-P2 atau belum oleh wajib pajak.

"Pelaksanaannya menggandeng lurah dan camat. Sosialisasikan pada mereka agar dikejar," ujarnya.

Sementara Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara, Carto menjelaskan, secara keseluruhan target penerimaan pajak daerah wilayah Jakarta Utara mencapai Rp 5,1 triliun. Hingga 30 Agustus lalu, realisasinya baru mencapai Rp 2,3 triliun.

Dari total Rp 5,1 triliun target penerimaan pajak, lanjut Carto, sektor PBB-P2 ditarget sebesar Rp 2,1 triliun. Hingga awal September ini realisasi penerimaan PBB-P2 sekitar Rp 1,2 triliun.

"Kita akan koordinasikan ini dengan tiap UPPRD untuk membentuk tim. Sehingga nantinya penyisiran tingkat kecamatan dan kelurahan bisa maksimal," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siapkan Pendaftaran Online PJLP, Pelamar Diimbau Tidak Datang ke Balai Kota

    access_time22-04-2025 remove_red_eye16365 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Dibuka Dua Gelombang, Rekrutmen Petugas PPSU Bisa di Kelurahan-Kecamatan

    access_time22-04-2025 remove_red_eye3487 personFakhrizal Fakhri
  3. DPRD-Koopsud 1 Bahas Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

    access_time28-04-2025 remove_red_eye1564 personFakhrizal Fakhri
  4. Pramono Imbau Warga Daftar PPSU dan Damkar Melalui Kelurahan

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1546 personFakhrizal Fakhri
  5. Anggota DPRD DKI Brando Susanto Tutup Usia

    access_time27-04-2025 remove_red_eye1540 personBudhi Firmansyah Surapati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik