Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi menggelar rapat maupun seminar di hotel berbintang. SKPD diminta menggunakan ruangan kantor atau Balaikota sebagai gantinya. Dengan begitu, alokasi anggaran akan dialihkan untuk program kesejahteraan masyarakat.

Setiap sen harus dihemat, karena rakyat sekarang makin susah

Diakui Ahok, sapaan akrab Basuki, selama ini ada SKPD yang menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah hanya untuk menggelar seminar dan pelatihan di hotel berbintang.

"Ada dinas yang menghabiskan anggaran sampai ratusan juta rupiah untuk pelatihan dan seminar macam-macam. ‎Setiap sen harus dihemat, karena rakyat sekarang makin susah," ujar Ahok di Balaikota DKI, Senin (17/11).

Dikatakan Ahok, sebaiknya anggaran untuk menyelenggarakan seminar dan pelatihan di hotel berbintang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Terlebih, selama ini banyak SKPD yang memiliki aula di kantornya dan bisa menampung peserta rapat. "Bisa juga gunakan ruang aula di kantor masing-masing atau di Balaikota, itu kan lebih hemat," katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menambahkan, dengan merealisasikan kebijakan ini, Pemprov DKI bisa melakukan penghematan anggaran. Selama ini, kata Heru, rata-rata SKPD di Pemprov DKI menggelar rapat di hotel berbintang sekitar tiga bulan sekali.

"Kalau sekali rapat yang dihadiri 100 orang itu menghabiskan kira-kira Rp 100 juta dan SKPD di Jakarta ada sekitar 50 SKPD, dan rapat di hotel dalam setahun tiga sampai empat kali, ya sekitar Rp 150 miliar lah efisiensinya," kata Heru.

Meski begitu, sambung Heru, selama ini, Pemprov DKI tidak pernah menggelar rapat di hotel berbintang lima. Paling bagus, rapat tersebut digelar di hotel berbintang empat. "Tapi, kalau kegiatannya berskala internasional, tentu akan disesuaikan," tandasnya.