You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI - Bekasi Bahas Dana Kemitraan Kamis Besok
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

Pemprov DKI-Pemkot Bekasi Bakal Intensifkan Pembahasan Kerja Sama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan mengintensifkan pembahasan kerja sama. Rencananya, Kamis (25/10), tim koordinasi dari kedua belah pihak akan melakukan pertemuan.

Sudah ada timnya

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, Premi Lasari menuturkan, agenda pembahasan meliputi evaluasi perjanjian kerja sama, mekanisme bantuan keuangan daerah, dan road map pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

"Tim koordinasi kerja sama daerah membahas terkait perjanjian kerja sama. Kemudian, tim koordinasi bantuan keuangan akan membahas tentang bantuan keuangan. Sudah ada timnya," ujarnya, Senin (22/10).

Dana Kemitraan untuk Pemkot Bekasi Cair Pekan Ini

Premi menambahkan, diperlukan adanya keterpaduan dan harmonisasi dengan daerah-daerah penyangga yakni, Bodetabekjur untuk mendukung Jakarta sebagai Ibukota.

Kemitraan dengan daerah penyangga, sambungnya, harus memberikan manfaat dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta seperti, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta ketahanan pangan.

"Sebagai Ibukota negara, tentunya ada persoalan-persoalan yang penyelesaiannya perlu lintas sektor," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9330 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1305 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1212 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1164 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye951 personBudhi Firmansyah Surapati