You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Adakan Sosialisasi Manajemen Kinerja ASN
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Adakan Sosialisasi Manajemen Kinerja ASN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi tentang manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Sosilisasi tersebut turut menghadirkan Komisoner Komisi Aparatur Sipil Negara, Waluyo sebagai narasumber.

tidak harus serba open bidding karena datanya sudah ada

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI perlu membuat ukuran-ukuran yang lebih detail, tajam, dan akurat di dalam menggambarkan kinerja ASN di Pemprov DKI.

"Selama ini kita belum memiliki ukuran yang lengkap, sehingga dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi kita masih melakukannya melalui proses open bidding karena data-data yang ada belum mencerminkan kinerja," ujarnya.

Anies Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Anies menjelaskan, untuk perusahaan-perusahaan biasanya sudah memiliki data pegawai secara lengkap, baik terkait kompetensi hingga kinerjanya.

"Saat ada rotasi, mutasi, dan promosi sudah ada sistem, tidak harus serba open bidding karena datanya sudah ada," terangnya.

Anies menambahkan, meskipun nantinya tetap diberlakukan seleksi terbuka melalui lelang jabatan, tapi setiap ASN atau calon pejabat tersebut sudah dapat dilihat rekam jejaknya.

"Itu akan lebih memudahkan karena sudah ada track record yang jelas karena kita sudah memiliki database yang lengkap," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11118 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1261 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati