Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) hari ini melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ternyata di DKI harus dengan anggota terpilih yang membahas APBD murni.

Studi komparasi dilakukan untuk mempelajari sinkronisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta saat membahas Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ketua Rombongan Banggar DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto mengatakan, dalam kesempatan ini, pihaknya ingin memastikan adanya sinkronisasi pembahasan KUA-PPAS tahun 2019 dengan KUA-PPAS tahun 2020. Mengingat, pada 17 April 2018 akan digelar Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Ternyata di DKI harus dengan anggota terpilih yang membahas APBD murni. Anggota lama hanya sampai pembahasan perubahan," ujarnya, Jumat (18/1).

Menanggapi hal ini, Kasubag Paripurna Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan, selama ini proses pembahasan APBD Perubahan akan dibahas anggota dan pimpinan Banggar pada Juni hingga Juli mendatang.

"Biarpun ada Pileg di April nanti, pembahasan anggaran akan terus berjalan. Anggota dewan yang lama masih mendapatkan hak untuk membahas APBD Perubahan," tandasnya.