Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menginginkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjunjung nilai-nilai integritas untuk tidak melakukan korupsi serta melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Seluruh proses harus kita lakukan secara terbuka dan bebas dari intervensi

Saefullah mengatakan, salah satu upaya mencegah terjadinya korupsi perlu dilakukan dengan mengedepankan transparansi. Sehingga, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan.

"Seluruh proses harus kita lakukan secara terbuka dan bebas dari intervensi," ujarnya, saat membuka kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2019, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/1).

Saefullah menjelaskan, proses pembangunan zona integritas merupakan tindak lanjut pencanganan oleh pemerintah yang difokuskan pada penerapan program-program, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Zona integritas ini disamping bebas dari KKN, targetnya juga peningkatan kualitas pelayanan. Jangan karena pelayanan gratis kualitasnya jadi turun, itu tidak boleh," terangnya.

Ia menambahkan, SKPD dan UKPD tidak boleh hanya berfokus pada penyerapan anggaran. Sebab, tidak kalah penting adalah pelaksanaan program atau kegiatan itu harus emmberikan kemaslahatan bagi warga.

"Sebagai aparatur pemerintah kita harus mengetahui dan memahami yang sebetulnya dirasakan dan dibutuhkan masyarakat," tandasnya.