Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Selandia Baru dalam meningkatkan kemampuan digital Aparatur Sipil Negara (ASN). Kerja sama ini untuk memberikan pelayanan publik yang berbasis teknologi digital.

Teknologi digital bisa semakin memudahkan warga

Pemerintah Selandia Baru memberikan komitmen pembiayaan untuk membantu melakukan peningkatan kemampuan ASN dalam memahami kebutuhan warga dan meningkatkan pelayanan publik secara digital.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan, komitmen pembiayaan tersebut juga diimbangi dengan komitmen anggaran pendamping dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, untuk membiayai serangkaian aktivitas dalam melakukan pelatihan peningkatan kemampuan ASN di daerah bersangkutan.

"Melalui kemitraan bersama Pemerintah Selandia Baru ini dapat benar-benar meningkatkan pelayanan publik dengan transformasi digital. Kami dapat berkaca dan belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan di Selandia Baru," ujarnya pada Seminar Internasional dan Lokakarya bertajuk 'Dukungan TIK untuk Peningkatan Ease of Doing Business' di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2).

Atika menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan warga Ibukota, memudahkan perizinan membuka usaha, yang dalam praktiknya nanti bisa menggunakan teknologi digital.

"Harapannya, teknologi digital bisa semakin memudahkan warga," terangnya.

Delegasi Selandia Baru yang hadir untuk berbagi pengalaman dan memfasilitasi seminar dan lokakarya adalah perwakilan dari Victoria University of Wellington, Creative HQ, Datacom dan Foster Moore.

Topik yang dibahas antara lain kemudahan menjalankan usaha (Ease of Doing Business), micro-credentials, design sprint untuk layanan publik, Customer Relations Management untuk pemerintah daerah dan sistem pendaftaran bisnis.

Komisioner Dagang Selandia Baru (Trade Commissioner of New Zealand Trade and Enterprise), Diana Permana menuturkan, kegiatan ini merupakan prospek kemitraan jangka panjang antara Pemerintah Selandia Baru, pemerintah daerah di Indonesia, universitas dan perusahaan di kedua negara.

"Membangun kota dan komunitas yang sustainable melalui inisiatif Smart City adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan di Selandia Baru bekerja sama dengan Pemerintah, institusi Pendidikan dan anggota masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Government to Government Know-How (G2G Know-How), Malcolm Millar mengungkapkan, kuatnya aspirasi dari pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan layanan publik berbasis digital ini menjadi kesempatan untuk ASN daerah belajar langsung dari pengalaman terbaik di dunia.

"Pemerintah Selandia Baru berkomitmen untuk membantu negara mitra mereka belajar dari revolusi digital yang telah dialaminya," ucapnya.

Ia menambahkan, di Selandia Baru, lebih dari 70 persen interaksi pemerintah dan penduduknya sudah terjadi melalui platform digital. Pihaknya ingin mengambil peran sebagai ‘Layanan Satu Pintu’ bagi pemerintah negara mitra yang ingin mengakses keahlian dan pengalaman terbaik di sektor pelayanan publik maupun sektor swasta.

"Itu membuat Selandia Baru sebagai salah satu negara yang memimpin dalam hal layanan publik berbasis digital dan mendukung posisi kami sebagai nomor satu dalam hal transparansi dan kemudahan menjalankan usaha," tuturnya.

Untuk diketahui, rangkaian pertama Seminar Internasional dan Lokakarya ini dilaksanakan di Bandung, 25-26 Februari 2019 dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran.

Sementara itu, seminar dan lokakarya yang sama kembali dilakukan di Jakarta, pada 27-28 Februari 2019, dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, difasilitasi oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala SKPD Pemprov DKI Jakarta di bidang Perekonomian dan Tata Pemerintahan beserta jajarannya; Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo beserta jajaran; serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.