You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tahun Depan, DKI Lebarkan Jalan Nasional S Parman
.
photo doc - Beritajakarta.id

Jalan S Parman Akan Dilebarkan

Upaya mengurai kemacetan di ibu kota terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain menyediakan transportasi massal yang lebih baik agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, Pemprov DKI juga akan melakukan pelebaran jalan. Salah satu jalan yang akan dilebarkan pada tahun depan yaitu Jalan S Parman, tepatnya dekat Mal Taman Anggrek, Slipi, Jakarta Barat.

Mereka (pemerintah pusat-red) setuju dengan adanya pelebaran jalan ini. Tapi tetap diback-up urusan administras i, bahaya juga melakukan pelebaran jalan, tapi tidak pakai audit pemeriksaan

Pelebaran jalan akan dilakukan di bawah flyover Grogol hingga Tol Kebon Jeruk. Namun karena jalan tersebut merupakan jalan nasional, maka Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Agus Priyono, mengatakan,‎ rencana pelebaran Jalan S Parman telah dibicarakan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Bambang Hartadi.

Pelebaran Jalur Transjakarta Terkendala Lahan

"Mereka (pemerintah pusat-red) setuju dengan adanya pelebaran jalan ini. Tapi tetap diback-up urusan administrasi, bahaya juga melakukan pelebaran jalan, tapi tidak pakai audit pemeriksaan," ujarnya, Selasa (16/12).

Agus menerangkan, pelebaran Jalan S Parman bertujuan untuk menambah satu lajur dan diprediksi bakal efektif mengurai kemacetan di ‎kawasan itu. Mengingat, jalan tersebut merupakan jalan primer yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. "Saya optimis pelebaran jalan nantinya mampu mengurangi kemacetan di sana," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemprov DKI tidak bisa serta merta melakukan pelebaran jalan nasional tanpa adanya restu dari pemerintah pusat. Selain itu, izin yang diberikan tersebut bukan berarti alih kewenangan, tapi bersifat pinjam pakai.

"Diizinkan bukan berarti alih kewenangan. Ada istilahnya pinjam pakai. Jadi tanah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dipinjam untuk konstruksi jalan Dinas PU. Asetnya tetap kewenangan mereka," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2233 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1262 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1219 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1070 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye989 personDessy Suciati