You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A DPRD DKI Apresiasi Usulan KUA-PPAS 2020 Eksekutif
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Komisi A DPRD DKI Apresiasi Usulan KUA-PPAS 2020 Eksekutif

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengapresiasi usulan anggaran KUA-PPAS Tahun 2020 eksekutif bidang pemerintahan. 

Secara keseluruhan kami mengapresiasi anggaran KUA-PPAS Tahun 2020,

Adapun SKPD bidang pemerintahan di antaranya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik); Biro Hukum; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satpol PP, Pemerintah Kota dan Kabupaten, dan Bappeda.

Banggar DPRD - TAPD Matangkan KUA-PPAS Perubahan 2019

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, secara keseluruhan laporan usulan anggaran KUA-PPAS Tahun 2020 dari 22 SKPD di Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan diapresiasi. 

"Secara keseluruhan kami mengapresiasi anggaran KUA-PPAS Tahun 2020 yang diusulkan 22 SKPD bidang pemerintahan," ujar Syarif, usai rapat di ruang rapat Komisi A DPRD DKI, Kamis (15/8).

Ia menambahkan, pihaknya masih menerima bilamana ada perbaikan ataupun penambahan anggaran dari masing-masing SKPD.  

Yang jelas,  jika masih ada yang berubah dan ditambah dan pihaknya tetap menerima serta siap membahasnya. 

"Perbaikan itu penting agar program kegiatan tepat sasaran dan sesuai RPJMD Gubernur DKI Jakarta," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1435 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1341 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1266 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1201 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1109 personFolmer