You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPRD DKI Pasang Stiker Online Sistem Pajak Daerah di Dua Restoran
photo Doc - Beritajakarta.id

BPRD DKI Gencarkan Pemasangan Stiker Online Sistem Pajak daerah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memasang stiker online sistem pajak daerah kepada dua restoran di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat.

Kita sedang gencarkan pemasangan sistem online,

Kepala Bidang Peraturan BPRD Badan DKI Jakarta, Joko Pujianto mengatakan, pemasangan stiker ini merupakan tindak lanjut dari aplikasi Tax Online System of Jakarta (Toska) yang diterapkan untuk mengoptimalkan pajak daerah, khususnya pajak hiburan, restoran, hotel dan parkir. Melalui sistem ini, tranksaksi real time pembayaran pajak antar wajib pajak dapat langsung tercatat di BPRD DKI.

"Kita sedang gencarkan pemasangan sistem online. Hari ini ada dua restoran yang kita datangi. Tujuannya mengoptimalkan pajak daerah lewat sistem online ini," ujarnya, Rabu (11/9).

BPRD Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Aplikasi Samolnas

Ia menargetkan, hingga akhir 2019, 4.000 stiker online dapat terpasang di restoran, hotel, hiburan dan parkir. Pemasangan stiker ini sendiri dimulai dari awal September hingga akhir tahun nanti.

"Tahap awal ada 4.000 wajib pajak yang dipasang stiker ini. Kita baru dapat 815 wajib pajak. Tahapannya kita sosialisasikan dulu kemudian pencocokan alat dengan BPRD. Terakhir pemasangan alat ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10880 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1328 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1250 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye970 personBudhi Firmansyah Surapati