You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jaksel Canangkan Bulan Dana PMI Tingkat Kota Jakarta Selatan Tahun 2019
photo Rezki Apriliya Iskandar - Beritajakarta.id

Pemkot Jaksel Buka Bulan Dana PMI 2019

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji membuka kegiatan Bulan Dana PMI 2019 di kantor wali kota setempat.

Nantinya dana yang masuk akan digunakan untuk penanganan bencana,

Pada kesempatan itu, Isnawa menyampaikan, Bulan Dana PMI merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini bagian dari upaya mengajak elemen masyarakat untuk mendonasikan rezekinya.

"Nantinya dana yang masuk akan digunakan untuk penanganan bencana, pembinaan kader-kader palang merah remaja, tenaga sukarela, korps sukarela dan lain-lain," ujarnya, Jumat (27/9).

Bulan Dana PMI di Jaksel Berhasil Kumpulkan Rp 4,8 Miliar

Isnawa mengatakan, dengan semakin meningkatnya penerimaan Bulan Dana PMI, penambahan sarana dan prasarana seperti kendaraan untuk donor darah bisa makin cepat terealisasi.

"Alhamdulillah, Jakarta Selatan tahun lalu menempati urutan kedua setelah Jakarta Timur. Perolehan dari Bulan Dana PMI berkisar Rp 4,8 miliar. Target kita tahun ini semoga bisa mencapai Rp 7 miliar," ucapnya.

Ketua Pengurus PMI Jakarta Selatan, Dadang Dasuki mengaku akan berupaya maksimal untuk mencapai target penerimaan di Bulan Dana PMI tahun ini.

"Kita diamanatkan minimal naik 20 persen dari tahun lalu. Kita berusaha supaya lebih dari itu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12234 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1367 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1349 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1306 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati