Pembahasan KUA-PPAS Dilakukan Hingga Malam Hari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 bersama jajaran Eksekutif hingga malam hari.
Kami juga melaksanakan fungsi pengawasan,
Pantauan beritajakarta.id, pembahasan di masing-masing Komisi hari ini sudah dimulai sejak sekitar pukul 10.00 dan berlangsung hingga sekitar pukul 22.30.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Legislatif berkomitmen untuk melakukan pembahasan KUA-PPAS secara serius, sehingga dilakukan secara detail dan seksama.
Komisi A Bahas KUA-PPAS di Lima Biro"Selain memiliki fungsi anggaran, kami juga melaksanakan fungsi pengawasan. Artinya, kalau ada usulan anggaran yang perlu kami evaluasi ya tentu akan kami koreksi," ujarnya, Rabu (30/10).
Ia menambahkan, dalam proses penginputan anggaran juga tidak menutup kemungkinan terjadinya human error. Untuk itu, Legislatif akan menjalankan fungsinya untuk mempertanyakan dan mengingatkan.
"APBD ini kan uang rakyat yang harus juga dipertangungjawabkan penggunaannya. Saat ini sudah era keterbukaan, kami ke depankan itu," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif menuturkan, pembahasan dilakukan hingga larut malam karena memang menjadi kebutuhan. Terlebih, pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 harus sudah rampung pada 30 November mendatang.
"Dari sisi penyajian kami nilai sudah baik. Namun demikian, untuk mendukung percepatan kami meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah juga harus siap. Kami ingin agar materi yang akan dipaparkan bahannya bisa disampaikan kepada kami dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan rapat," terangnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD dan Eksekutif yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan anggaran tahun 2020.
"Kami tentu menyampaikan masukan-masukan dan kritik, termasuk mengenai penataan trotoar, kami minta ada master plan untuk segera disampaikan. Demikian halnya untuk Dinas PRKP berkaitan dengan community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP)," urainya.
Ia menambahkan, pembahasan perlu dilakukan secara mendetail dan seksama karena berkaitan dengan nominal anggaran yang besar. Sehingga, memerlukan waktu yang tidak sebentar.
"Saya kira sejauh ini progres pembahasan sudah cukup positif. Dewan sangat berkomitmen meluangkan waktu dan memberikan pemikiran dalam pembahasan anggaran tahun 2020," tandasnya.
