Komisi A Lakukan Pendalaman Rancangan KUA-PPAS Dinas Gulkarmat

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.

Penanggulangan cepat bencana kebakaran 

Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020, Dinas Gulkarmat mengusulkan anggaran sebesar Rp 991,7 miliar dengan lima program dan 323 kegiatan.

Untuk Belanja Langsung besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp 267,1 miliar dan Belanja Tidak Langsung senilai Rp 724,6 miliar.

Komisi A Setujui Jumlah PJLP Dipertahankan

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, jumlah pos pemadaman kebakaran masih belum ideal karena tidak semua kelurahan dan kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran (damkar).

"Kendala soal tempat untuk keperluan armada penanggulangan cepat bencana kebakaran masih kurang banyak," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10) malam.

Menurutnya, kendala kebutuhan lahan bisa dicarikan jalan keluar dengan mengoptimalkan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan dengan baik.

"Perlu komunikasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, jangan ego sektoral. Sebab, di kawasan RTH bisa saja juga dimanfaatkan untuk kebutuhan itu," terangnya.

Mujiyono juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di permukiman padat penduduk. Selain hidran mandiri, Dinas Gulkarmat DKI juga perlu terus berinovasi memanfaatkan teknologi terkini.

"Aplikasi teknologi itu dipakai untuk memudahkan kita untuk bekerja. Teknologi yang lain banyak kalau mau berinovasi. Kemampuan SDM harus didukung dengan peralatan memadai dan canggih," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Subejo menuturkan, saat ini sudah terbangun 116 pos pemadam kebakaran (damkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Jumlahnya memang belum ideal karena setiap kelurahan semestinya dilengkapi dengan pos damkar. Namun, keterbatasan lahan menjadi kendala," ucapnya.

Solusi yang dilakukan, kata Subejo, Dinas Gulkarmat melakukan kerja sama lintas sektor antar institusi maupun pihak swasta untuk memperbanyak pos damkar.

"Kami kerja sama dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan agar setiap pembangunan rusun atau rusun eksisiting itu disiapkan pos damkar," jelasnya.

Ia menambahkan, sampai dengan Oktober 2019 sudah terbangun hidran mandiri di 18 titik. Pihaknya, juga berencana membangun hidran mandiri di dua titik pada tahun 2020.

"Lokasinya di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan di Kelurahan Krukut di Taman Sari, Jakarta Barat," tambahnya.

Penanggulangan kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Gulkarmart, tapi seluruh komponen masyarakat juga bertanggung jawab terhadap hal itu. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan penanggulangan kebakaran dan mitigasi bencana diprioritaskan.

"Kita tanpa memberdayakan masyarakat tidak ada artinya, dari sisi jumlah juga kita masih keterbatasan belum lagi kendala lain di lapangan seperti kondisi lalu lintas dan akses jalan," tandasnya.