You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi C Lakukan Pendalaman KUA-PPAS Dinas Pendidikan
photo Agung Supriyanto - Beritajakarta.id

Komisi C Lakukan Pendalaman KUA-PPAS Dinas Pendidikan

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan pembahasan dan pendalaman Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kami akan memastikan layanan pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,

Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat mengatakan, visi Dinas Pendidikan adalah melaksanakan pendidikan tuntas dan berkualitas.

"Kami akan memastikan layanan pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami ada sekolah-sekolah formal hingga Pusat Kegiatan Masyarakat," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).

Komisi C Bahas KUA-PPAS BUMD

Syaefullah menjelaskan, hingga saat ini baru ada 63 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jakarta. Sementara, untuk SMK swasta justru sudah mencapai 519 sekokah.

"Kami akan melakukan penambahan SMK sebagai pendidikan vokasi. Tahun ini ada pembangunan 10 SMK Negeri," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C, Rasyidi menuturkan, paparan yang disampaikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta hari ini dinilai sudah cukup baik baik, karena kenaikannya masih di bawah angka maksimal sepuluh persen, yaitu hanya 2,3 persen.

"Hari ini kita kembali mendengarkan paparan Dinas Pendidikan secara terperinci, dan sudah banyak inovasi sehingga kami menilai sudah lebih baik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9224 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1303 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1210 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1160 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye950 personBudhi Firmansyah Surapati