You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D Setujui Penataan Kawasan Monas di Tahun 2020
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Komisi D Setuju Usulan Anggaran Dinas CKTRP

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 511 miliar yang diajukan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Mereka ajukan anggaran sekitar 511 miliar. Kita setujui,

"Mereka ajukan anggaran sekitar 511 miliar. Kita setujui. Yang penting mereka bisa meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang di Jakarta," ujar Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/11).

Di tempat yang sama, Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta, Heru Hermawanto menambahkan, di 2020 mendatang, pihaknya akan melaksanakan tiga kegiatan prioritas. Masing-masing revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ) dengan usulan anggaran Rp 10 miliar.

Komisi D Setuju Usulan Anggaran Restorasi Pantai di Kepulauan Seribu

Kemudian penataan Kawasan Monas dengan usulan anggaran Rp 114 miliar, serta pengembangan Sistem Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dengan usulan anggaran sebesar Rp 3 miliar.

"Ketiga kegiatan prioritas utama ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 127 miliar dari total anggaran yang kita ajukan sekitar Rp 511 miliar," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1456 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1383 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1290 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1265 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1132 personFolmer