You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 DPRD Tiga Daerah Kunker Ke DPRD DKI
.
photo Maulana Khamal Macharani - Beritajakarta.id

Legislator dari Tiga Daerah Kunker ke DPRD DKI

Legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau dan Kota Bandung melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengonsultasikan berbagai persoalan daerah. 

Berkordinasi dengan daerah lain

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah terkait masalah ketahanan pangan yang perlu ditangani serius oleh pemerintah daerah. 

Adi Kurnia Setiadi Serap Aspirasi Warga Cawang

Anggota DPRD Kota Bandung, Koswara mengatakan, pihaknya ingin mempelajari proses pengelolaan pangan yang dibakukan melalui pembentukan peraturan daerah (perda).

"Seperti persoalan beras, kita ingin tahu di Jakarta harganya bisa lebih murah dibandingkan di Bandung. Kami juga ingin mengklasifikasikan lahan-lahan pertanian yang menjadi milik daerah untuk dilakukan pengembangan," ujarnya, Selasa (19/11).

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto menyarankan, agar Legislatif Kota Bandung membuat kajian dan penyebab terjadinya kenaikan harga di daerah sebelum menyusun perda yang diinginkan.

"Selain membuat kajian, kami menyarankan untuk berkordinasi dengan daerah lainnya. Sehingga, bisa saling melengkapi kebutuhan masing-masing daerah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1370 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1282 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1247 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1123 personFolmer