Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali membahas nasib monorel bersama jajaran Pemprov DKI, dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar, Senin (12/1). Pasalnya, PT Jakarta Monorail selaku pengembang dan investor bukan hanya tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan, tetapi juga ada desain yang tidak disetujui.

Kalau dulu memang boleh ada depo di sana. Tapi sekarang keadaannya berbeda, jadi tidak bisa

Basuki mengatakan, ada dua lokasi pembangunan depo monorel yang tidak disetujui. Keduanya berada di Stasiun Tanah Abang dan Waduk Setiabudi. Sebelumnya memang diperbolehkan membangun depo di kedua lokasi tersebut. Namun izin itu keluar sudah beberapa tahun lalu. Saat ini pembangunan depo di kedua lokasi itu harus dikaji ulang.

"Kalau dulu memang boleh ada depo di sana. Tapi sekarang keadaannya berbeda, jadi tidak bisa," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (12/1).

Namun untuk saat ini mencari lahan yang luas untuk pembangunan depo diakui Basuki memang sulit. Pembebasan lahan sendiri menjadi kendala utama dalam melakukan pembangunan di ibu kota. "Kalau kita mau tukar dengan daerah lain, daerah mana? Susah lho cari lahan di Jakarta," ucapnya.

Selain itu, menurut Basuki, harus ada kajian lagi untuk rute yang ada. Sebab rute yang ada merupakan kajian lama. Sehingga harus disesuaikan kembali dengan keadaan geografis ibu kota saat ini. "Terus apa tidak kaji lagi untuk rutenya karena yang beroperasi kan rute yang lama," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku telah  membicarakan masalah ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertandang ke Istana, Jumat (9/10) lalu. Dalam pertemuan itu, Basuki mengaku Jokowi juga tidak menyetujui adanya pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Presiden juga mengatakan kalau advice dari Kementerian Pekerjaan Umum, tidak mungkin membangun depo di atas Waduk Setiabudi," ungkapnya.