You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi E DPRD Kebut Pembahasan RAPBD 2020
.
photo Agung Supriyanto - Beritajakarta.id

Komisi E DPRD Kebut Pembahasan RAPBD 2020

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan pembahasan dan pendalaman Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Puluhan ribu nomenklatur

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, hari ini, pembahasan dan pendalaman RAPBD dijadwalkan untuk Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

"Kita akan selesaikan dulu untuk Dinas Kesehatan, tadi sudah dimulai sekitar pukul 11.00, mudah-mudahan bisa selesai sekitar pukul 21.00 nanti. Setelah itu, baru kita mulai untuk Dinas PPAPP," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).

Komisi E Minta Dispora Pastikan Fasilitas Olahraga Berkondisi Baik

Iman menuturkan, Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat tentu memiliki  karakteristik bidang pekerjaan yang berbeda dengan Komisi lainnya.

"Komisi lain rata-rata sudah selesai. Tapi, di Komisi E masih terus berlangsung karena ada puluhan ribu nomenklatur yang harus dibahas. Sehingga, meskipun di hari Minggu tetap dilakukan pembahasan agar bisa terselesaikan sesuai target," terangnya.

Iman menjelaskan, terkait Dinas Kesehatan ada sejumlah catatan seperti, keberadaan puskesmas yang harus ada di semua wilayah kelurahan.

"Kalau tidak punya lahan ya kita bisa beli tanah. Kami juga tidak ingin ada puskesmas atau RSUD Tipe D di kecamatan yang masih menyewa tempat," ungkapnya.

Tidak kalah penting, kata Iman, Komisi E juga mengingatkan terkait kenaikan iuran atau premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kita sudah membahas itu dan alokasi anggarannya sebesar Rp 2,7 triliun," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menuturkan, untuk postur RAPBD Tahun Anggaran Tahun 2020 Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengusulkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,9 triliun dan Belanja Langsung 8,26 triliun.

"Belanja Langsung kami terdiri dari tiga komponen, masing-masing  dari yakni, bersumber dari BLUD Rp 2,92 triliun, APBD Rp 5,29 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Rp 49,6 miliar," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk APBD murni, sebesar 42,81 persen atau senilai Rp 2,27 triliun digunakan untuk PBI BPJS Kesehatan. Sedangkan, sebesar 57,19 persen atau Rp 3,02 triliun untuk kegiatan lain.

"Kami memang sangat berkomitmen agar akses kesehatan masyarakat di DKI ini jangan sampai terkendala dengan kenaikan iuran BPJS," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2249 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1264 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1221 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1074 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye996 personDessy Suciati