You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Akui Tak Akan Anakemaskan BUMD
.
photo doc - Beritajakarta.id

DKI Tolak Suntik Dana untuk BUMD Berkinerja Buruk

Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta telah mengajukan penyertaan modal pemerintah (PMP). Namun, Pemprov DKI akan lebih hati-hati dengan permintaan tersebut. Bahkan, untuk BUMD berkinerja buruk dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut.

Ini perlu kita evaluasi, kita tidak ingin memanjakan dan menganakemaskan BUMD yang tidak profesional

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, tidak akan menaganakemaskan BUMD. Jika kinerja BUMD tersebut dinilai tidak baik, maka pengajuan PMP akan dipelajari terlebih dahulu. Apakah permintaan itu untuk menyehatkan perusahaan atau hanya sekadar permintaan saja.

"Memang perlu dievaluasi apa perlu dengan adanya PMP? BUMD semakin sehat dalam menjalankan fungsinya atau justru ini hanya memanjakan. Ini perlu kita evaluasi, kita tidak ingin memanjakan dan menganakemaskan BUMD yang tidak profesional," kata Djarot, di Balaikita DKI Jakarta, Rabu (14/1).

DKI Suntik 8 BUMD Rp 11,32 Triliun

Dalam Rancangan APBD 2015 pun hanya tiga BUMD yang akan mendapatkan PMP. Ketiganya yakni PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,6 triliun, BUMD Transjakarta sebesar Rp 500 miliar, dan Bank DKI sebesar Rp 500 miliar. Padahal, sebelumnya ada 14 BUMD yang mengajukan PMP pada tahun ini, seperti PT Jakarta Propertindo, PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Penjamin Kredit Daerah, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

"Ada beberapa memang dan perlu kita evaluasi apakah betul-betul positif bagi mereka, atau hanya sekedar hanya tiap tahun dan mengajukan saja," ujarnya.

Menurut mantan Walikota Blitar itu, masing-masing BUMD memang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi seharusnya BUMD tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Karena juga harus mendukung pelayanan publik yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. "BUMD itu tidak melulu 100 persen full bisnis, bisnis ya tapi ada muatan-muatan sosial, tanggung jawab sosial yang harus dipikirkan," tegasnya.

Kendati demikian dia enggan menyebutkan BUMD mana saja yang sering mengajukan PMP, namun tidak ada kemajuan yang berarti.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Plt Wali Kota Jaktim Tinjau Posko Antitawuran di Batu Ampar

    access_time16-04-2025 remove_red_eye4252 personNurito
  2. DPRD Dukung Jakarta Jadi Kota Perfilman

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1814 personFakhrizal Fakhri
  3. Langkah Pemprov Gunakan Truk Sampah Listrik Diapresiasi

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1600 personFakhrizal Fakhri
  4. Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono Berhasil Dipadamkan

    access_time16-04-2025 remove_red_eye1575 personAnita Karyati
  5. Pemprov DKI Pastikan Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU Transparan dan Bebas KKN

    access_time15-04-2025 remove_red_eye1560 personAldi Geri Lumban Tobing

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik