Biro Tata Pemerintahan (Tapem)  bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menggelar kegiatan pembekalan terkait penanganan bencana di Ruang Pola Lantai 2 Blok G Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Posko penanganan bencana di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota ini merupakan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir maupun pascabanjir,

Kegiatan pembekalan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Artal Reswan Soewardjo tersebut diikuti seluruh pejabat sekretaris kota dan bupati, camat dan lurah di DKI Jakarta.

"Posko penanganan bencana di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota ini merupakan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir maupun pascabanjir," ujar Artal Reswan Soewardjo, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Rabu (8/1).

Dijelaskan Reswan, ke depan pihaknya juga akan mengeluarkan surat intruksi terkait penanganan bencana tingkat wilayah yang menunjuk wali kota dan bupati selaku pimpinan yang menangani bencana.

Instruksi diterbitkan dalam upaya antisipasi menindaklanjuti informasi dari BKMG bahwa pada tanggal 10 hingga 12 Januari mendatang masih ada potensi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Jabodetabek.

"Jadi, penanganan korban banjir dan antisipasi awal di tingkat wilayah dipimpin wali kota dan seluruh SKPD wajib mendukung wali kota dalam upaya penanganan bila terjadi bencana banjir," katanya.

Sementara Medi H, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambahkan, sebagai antisipasi banjir dan penanganan bencana pihaknya akan terus melakukan krdinasi dengan BPBD DKI Jakarta.

"Koordinasi bersama tidak sekadar antisipasi dan penanganan banjir, tapi potensi bencana lainnya yang dapat terjadi kapan saja di Ibukota," tandasnya.