You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Disnaker DKI Ultimatum PT Panasonic
photo Nurito - Beritajakarta.id

Disnakertrans dan Energi DKI Lakukan Pengawasan PSBB

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Disnakertrans) dan Energi DKI Jakarta melakukan pengawasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah perusahaan di kawasan Jl Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (14/4).

Jadi saya minta disini terapkan pembatasan karyawan yang masuk

Kepala Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah memimpin peninjauan tersebut ke pabrik PT. Panasonic Manufaturing Indonesia, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB jelas diterangkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi saya minta disini terapkan pembatasan karyawan yang masuk, tadi masih penuh masuk di bidang produksi" ujarnya.

Pengwasan PSBB di Terminal Kampung Rambutan Diperketat

Ia meminta agar perusahaan memenuhi protokol kesehatan bagi karyawan. Seperti, pengecekan suhu tubuh, penyediaan cairan antiseptik, pembatasan waktu kerja dan operasional.

Manager HRD PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, Andi Kundrat, mengatakan karyawan di bidang produksi masih masuk setelah diberlakukan PSBB. Pihaknya juga sudah menerapkan PSBB dengan mewajibkan karyawan mengenakan masker dan menyediakan hand sanitizer.

"Kita akan diskusikan dengan manajemen dan serikat pekerja terkait peninjauan dari Disnakertrans dan Energi DKI," jelasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1172 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1150 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye920 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye916 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye837 personBudhi Firmansyah Surapati