Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta, agar sektor pariwisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembenahan sebelum diberlakukan skenario new normal, 1 Juni nanti.  

Penerapan protokol COVID-19 harus dilakukan ketat, termasuk pengawasan bagi pengunjung

Menurutnya, pembukaan sektor pariwisata di Jakarta sangat diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi, namun hal itu harus diawali dengan pembenahan atau penyesuaian aturan yang mengedepankan keselamatan masyarakat atau pengunjung.

" Penerapan protokol COVID-19 harus dilakukan ketat, termasuk pengawasan bagi pengunjung ," ujarnya, Jumat (29/5).

Ia berharap, pada saat diberlakukannya skenario new normal atau saat berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sektor pariwisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi percontohan bagi pihak swasta yang juga bergerak di sektor tersebut.

"Saya harap sektor pariwisata yang dikelola Pemprov DKI bisa jadi percontohan bagi pihak swasta," tandasnya.