Tinjau Enam Waduk, Wagub Ariza Pastikan Penanganan Banjir di Jakarta Dilakukan Komprehensif
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menangani tata kelola air, khususnya penanganan banjir, secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Menurut Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berbagai pihak yang ikut didorong terlibat dalam penanganan banjir tersebut selain dari internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga dari pihak Pemerintah Pusat maupun sektor swasta.
Kita tinjau tujuannya adalah ingin mengecek, pertama berapa besar banjir yang ada di wilayah Jakarta ini yang kita mulai dari Jakarta Timur,
Hal itu disampaikan Wagub Ariza dalam tinjauannya di enam waduk yang teraliri air dari hulu hingga ke hilir melalui aliran timur, pada Minggu (28/6). Enam titik waduk di Jakarta Timur yang ditinjau tersebut adalah Waduk Cimanggis, Cibubur; Waduk Pondok Ranggon, Cipayung; Embung Kampung Dukuh, Kramat Jati; Waduk Banjir Kanal Timur; Waduk Ujung Menteng; dan Waduk Ria-Rio, Pulo Gadung.
Wagub Pastikan Mall Kelapa Gading Terapkan Protokol Kesehatan Pusat Perbelanjaan dengan Baik
“Kita tinjau tujuannya adalah ingin mengecek, pertama berapa besar banjir yang ada di wilayah Jakarta ini yang kita mulai dari Jakarta Timur. Ternyata di Jakarta itu (wilayah) banjir yang paling banyak itu di wilayah Jakarta Timur. Masyarakat mungkin menyangka di Utara, di Barat, tapi yang paling banyak banjir itu di Jakarta Timur,” jelas Wagub Ariza di Waduk Cimanggis, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Mengenai pembiayaan, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas waduk dan penambahan belanja pompa, Wagub Ariza mendorong agar dilakukan dengan anggaran multitahun (multiyears). Termasuk dengan adanya keterlibatan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang telah disahkan pada April 2020 silam.
“Mengenai pembiayaan, nanti kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat ya. Karena, tidak mungkin dibebankan seluruhnya masalah banjir mulai dari pembebasan lahan, normalisasi, naturalisasi, waduk, sungai, pedestrian, dan lain-lain, semua dibebankan pada APBD. (Hal ini) butuh bantuan dari pusat dan swasta lainnya. Terkait anggaran, memang yang dibutuhkan sangat besar, nanti secara bertahap kita akan carikan solusinya,” ujar Wagub Ariza.
Selain penanganan dan pencegahan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, Wagub Ariza juga berharap adanya dukungan dari masyarakat, terutama mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai atau aliran air lainnya.
“Kalau itu dilakukan, juga akan memberikan kontribusi yang besar bagi pencegahan banjir di Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada lagi sungai-sungai di Jakarta yang kotor atau bau. Pak Gubernur sudah membuat visi-misi, Maju Kotanya Bahagia Warganya. Kalau daerah sekitar waduk bersih, di sini akan menjadi taman yang indah. Di sini masyarakat akan senang. Jadi, besok-besok kalau olahraga bisa di sini, hiburan sore anak-anak tidak usah jauh-jauh, tempat hiburan rekreasi di sini tempat taman yg baik, selain pencegahan banjir,” harap Wagub Ariza.
Di samping itu, Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, menambahkan, terdapat 72 titik banjir yang berada di 33 kelurahan di Jakarta Timur. Menurut Anwar, masyarakat juga sangat berharap agar bisa segera dilakukan penanganan banjir yang lebih komprehensif.
“Supaya, pembangunan merata di pinggir kota, masyarakat nyaman, dan sejahtera. Kemarin banjir pertama kalinya di Bulan Januari 2020, di Pondok Ranggon ini luar biasa besarnya. Lalu, saya lihat fungsi pompa, telah berfungsi maksimal dan kita (juga buat) sodet. Alhamdulillah banjir berikutnya sudah berkurang 50-150 cm,” terang Anwar.
Hadir dalam peninjauan enam waduk tersebut, Asisten Pembangunan Setda Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal; Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini; Walikota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar; pihak TNI/Polri; sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta, Camat dan Lurah setempat, hingga tokoh pemuda dan karang taruna. Kunjungan lantas ditutup dengan rapat virtual di Balai Kota bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta terkait persiapan laporan ke Pemerintah Pusat, yang akan diajukan pada Senin (29/6) esok hari.
