Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans) Jakarta Pusat lakukan monitoring pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada sebuah perusahaan bidang industri kertas, di Sawah Besar, Senin (14/9).

Salah satu perusahaan langsung diminta berhenti beroperasi karena tidak masuk dalam 11 sektor usaha yang diizinkan

Kepala Seksi Pengawasan Sudin Naketrans dan Energi Jakarta Pusat, Kartika Lubis mengatakan monitoring ini dilakukan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB untuk Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

"Ternyata perusahaan ini tidak masuk dalam 11 perusahaan esensial yang boleh buka, dan karyawan mereka masih di atas 50 persen. Seharusnya di dalam Pergub ada 50 persen karyawan yang diperbolehkan masuk. Dengan demikian kami meminta perusahaan untuk memulangkan karyawan," ujarnya.

Ia melanjutkan, pada hari ini pihaknya melakukan monitoring di tiga perusahaan di Kecamatan Sawah Besar. Adapun 11 perusahan esensial antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan kebutuhan sehari hari.

Apabila terdapat perusahaan yang melanggar aturan ini, pihaknya akan mengenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 50 juta dan dibayar dalam kurun waktu tujuh hari.

"Jika perusahaan melanggar aturan yang ditentukan, maka sanksi tegas akan diberikan dengan mengacu ke Pergub Nomor 88 Tahun 2020. Sedangkan dua perusahaan lainnya yang kita monitoring hari ini masuk ke dalam 11 bidang dan sudah mematuhi protokol kesehatan," tandasnya.