You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Capai Rp 21,05 Triliun
photo Doc - Beritajakarta.id

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Capai Rp 21,05 Triliun

Hingga pekan ketiga September atau Jumat (24/9),  realisasi penerimaan 13 jenis pajak daerah tercatat sebesar Rp 21,05 triliun atau sekitar 71,69 persen dari total target penerimaan disesuaikan hingga akhir 2020 sebesar Rp 29,37 triliun. 

Kami juga membuka layanan Samsat keliling di lima wilayah kota 

Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Yuspin D mengatakan, dari 13 jenis pajak daerah realisasi tertinggi diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 5,76 triliun, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Rp 5,05 triliun, Bea Balik Nama (BBN) PKB Rp 2,77 triliun dan  Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 2,45 triliun,

Realisasi Penerimaan 13 Jenis Pajak Capai Rp 15,1 Triliun

Ia mengungkapkan, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan penerimaan khususnya jenis pajak daerah PBB P2 yang masa jatuh tempo pembayaran berakhir pada 30 September 2020.

"Berbagai upaya yang dilakukan diantaranya  sosialisasi, pekan panutan pajak dan bekerja sama dengan bank pemerintah maupun swasta guna memberikan kemudahan wajib pajak membayar kewajiban pembayaran pajak daerah," ujarnya, Senin (28/9).  

Ia menambahkan, seluruh kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) di lima wilayah tetap dibuka untuk memberikan layanan dengan menggunakan sistem drop box saat kembali diterapkannya PSBB di Ibu Kota.

"Kami juga membuka layanan Samsat keliling di lima wilayah kota untuk mempermudah warga membayarkan PKB," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12012 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1361 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1329 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1298 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1007 personBudhi Firmansyah Surapati