You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Realisasi Perolehan PBB-P2 DKI Hingga Oktober Rp 7,3 Triliun
photo Doc - Beritajakarta.id

Realisasi Perolehan PBB-P2 DKI Hingga Oktober Rp 7,3 Triliun

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga tanggal 31 Oktober 2020 sekitar Rp 7,3 triliun dari target sebesar Rp 9,4 triliun.

Tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta masih berada di angka 55,53 persen

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, dalam kebijakan pelunasan bertahap di bulan Oktober ini pihaknya tidak memberikan sanksi denda administratif. Di bulan Oktober ini, sebanyak 921 wajib pajak telah mengajukan pelunasan bertahap secara online.

"Tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta masih berada di angka 55,53 persen. Untuk pelunasan di bulan Oktober ini tidak ada sanksi administratif, hingga 31 Oktober 2020 realisasi pajak PBB-P2 mencapai Rp 7,3 triliun," kata Tsani, Rabu (4/11).

Realisasi Penerimaan 13 Jenis Pajak Capai Rp 15,1 Triliun

Ia melanjutkan, angka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya ini tidak terlepas dari piutang pajak daerah khususnya PBB-P2. Terdapat dua kategori piutang PBB-P2 yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar.

Bapenda DKI sendiri telah menerima pelimpahan piutang PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak–Kementerian Keuangan RI pada tahun 2013 lalu sekitar Rp 5 Triliun.

Dari data piutang pajak PBB-P2 hingga tanggal 31 Oktober 2020, tercatat bahwa piutang lancar sebesar Rp 3,34 triliun sedangkan piutang tidak lancar sebesar Rp 7,49 trilun. Diketahui, wilayah kecamatan dengan data piutang terbesar berada di kecamatan Penjaringan dan terkecil berada di Kecamatan Johar Baru.

"Bapenda DKI Jakarta harus melakukan extra effort dalam menghimpun penerimaan pajak daerah di tahun ini. Terlebih dalam situasi pandemi wabah Covid-19 ini, kami perlu melakukan treatment tertentu agar wajib pajak tetap menunaikan kewajiban pembayaran pajak daerah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33526 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14833 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8296 personDessy Suciati
  4. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye6539 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5774 personFakhrizal Fakhri