You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PMI Jakarta Utara Gelar Musyawarah Kerja Kota
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

PMI Jakut Gelar Musyawarah Kerja Kota

Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara menggelar Musyawarah Kerja Kota (Muskerko) di kantor wali kota setempat. Kegiatan tersebut secara simbolis dibuka langsung Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko.

PMI selama ini berperan aktif membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta Utara

"PMI selama ini berperan aktif membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta Utara," ujar Sigit dalam sambutannya di lokasi, Selasa (8/12).

Dalam kegiatan tersebut, Sigit juga menekankan akan terus mendukung PMI dalam mengoptimalkan program kerjanya. Pihaknya pun berharap, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program kerja selama satu tahun melalui Muskerko ini, peran PMI dapat lebih baik lagi di kemudian hari.

JSS+ Salurkan Bantuan Dana untuk PMI DKI

"Tentu saja PMI sebagai organisasi tidak luput dari kekurangan. Semoga dengan Mukerko tahun 2020, PMI Jakarta Utara dapat menyusun program kerja tahun 2021 dengan baik," katanya.

Sementara itu, Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Efendi menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan AD/ART organisasi PMI yang diselenggarakan setiap tahun sekali.

"Muskerko sebagai upaya evaluasi organisasi untuk perbaikan program kerja tahun selanjutnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12845 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1502 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1491 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1445 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1126 personBudhi Firmansyah Surapati