Pemkot Jakbar Sambut Baik Pengelolaan Informasi Publik Berkualitas
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menyambut baik ajakan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik berkualitas. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Wahyu Yani Purwoko saat menerima KI DKI Jakarta di kantor wali kota setempat.
Kami sangat mendukung pengelolaan informasi publik
"Kami sangat mendukung pengelolaan informasi publik ini dapat dijalankan secara transparan dan optimal melayani informasi publik secara berkualitas. Tujuan ini harus diupayakan bersama dengan jajarannya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju masyarakat yang maju, bahagia dan sejahtera," ujar Yani dalam keterangan tertulis yang diterima beritajakarta.id, Selasa (26/1).
Yani pun mendukung kolaborasi program dengan Komisi Informasi DKI Jakarta baik secara offline ataupun online ke depannya sehingga akan ada perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan informasi publik.
Jakbar Raih Penghargaan Kota Peduli HAM"Pemkot Jakarta Barat telah mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dalam evaluasi yang diadakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Informasi publik harus dikelola dengan terbuka, mudah diakses sehingaa tidak ada sengketa," kata Yani.
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Nelvia Gustina menambahkan, kunjungan seperti ini akan dilakukan rutin ke enam wilayah administratif di DKI Jakarta.
Menurut Nelvia, ada beberapa hal penting yang telah disampaikan dalam audiensi dan kunjungan lembaga ini, yaitu mengedukasi dan menstimulus kembali semangat kepatuhan menjalankankan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Barat sebagai upaya mendukung keberhasilan program kebijakan pemprov DKI Jakarta yang informatif.
Kemudian, mengajak stakeholder pemerintah kota untuk mengkolaborasikan program sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui kegiatan/program rapat pimpinan wilayah. Selain itu, kecamatan dan kelurahan merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam hal advokasi keterbukaan informasi publik serta melakukan koordinasi lanjutan mengenai sinergisitas program dengan pihak yang berkepentingan.
"Terakhir kegiatan dalam bentuk pendampingan (tim ahli/TA) melalui sektor bidang ataupun bagian yang ada di pemerintahan kota Jakarta Barat," tandasnya.
Adapun perwakilan anggota KI saat berkunjung ke kantor Wali Kota Jakarta Barat yakni, Ketua Bidang Kelembagaan Nelvia Gustina dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE), Aang Muhdi Gozali serta didampingi Tenaga Ahli Kelembagaan, Eka Nova Yudha; Tenaga Ahli Bidang ASE, Kokom Komariah dan Richard Halomoan Sirait.
