You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Hadiri Peresmian World Halal Center Nahdlatul Ulama, Gubernur Anies Optimis Pasar UMKM Jakarta Dapat
....
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Hadiri Peresmian World Halal Center Nahdlatul Ulama, Gubernur Anies Optimis Pasar UMKM Jakarta Dapat Mendunia

Paradigma halal dewasa ini bukan hanya menjadi pegangan umat muslim dalam menilai sebuah produk, tetapi sudah menjadi kebutuhan, baik oleh sesama muslim maupun non-muslim, khususnya dalam kegiatan usaha.

Peluncuran ini sesuai dengan lambang NU yang di dalamnya terdapat globe dunia

Berkaitan dengan halal yang menjadi kebutuhan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan berkesempatan menghadiri Peresmian World Halal Centre Nahdlatul Ulama (WHC NU) di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis (17/2).

World Halal Centre Nahdlatul Ulama (WHC NU) adalah lembaga pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Lantik Pejabat Eselon II, Gubernur Anies: Jadilah Pemimpin Yang Membawa Kebaruan dan Terobosan

Lembaga ini berfokus kepada pendampingan pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, maupun besar untuk bersama-sama menjalankan syariat agama melalui kehalalan produk dengan menerapkan sistem jaminan halal.

Dalam sambutannya, Gubernur Anies mengapresiasi inisiasi Nahdlatul Ulama dalam melihat prospek sertifikasi produk halal yang berkelas internasional dengan meluncurkan WHC NU.

“Peluncuran ini sesuai dengan lambang NU yang di dalamnya terdapat globe dunia, di mana kita harus punya kesadaran bahwa kita merupakan warga kota, negara dan dunia. Insya Allah, ini penanda bahwa PWNU jangkauannya dunia,” terang Gubernur Anies dalam sambutannya seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Kamis (17/2).

Terkait WHC NU dan UMKM, Gubernur Anies optimis bahwa sertifikasi halal yang merupakan produk dari WHC NU akan melengkapi kegiatan usaha dari para pelaku UMKM di Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya jemput bola dengan mendata UMKM di Jakarta agar mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Sehingga, para pelaku UMKM mendapatkan NPWP dan dapat mengakses pasar digital yang terus berkembang, terlebih di saat pandemi.

“Pandemi ini memberikan dampak luar biasa pada usaha mikro dan ultra mikro. Tapi, di sisi lain, pandemi juga membuat pasar digital berkembang pesat. Ini yang kami hubungkan dengan melakukan program Jakpreneur yang agresif jemput bola memberikan IUMK dan NPWP, sehingga kini sudah lebih dari 250 ribu UMKM yang tergabung dan mendapatkan manfaat,” papar Gubernur Anies.

“Hal tersebut akan semakin lengkap dengan adanya pendampingan terkait sertifikasi halal dari WHC NU, sehingga tinggal disinkronkan dengan program (Jakpreneur) yang ada. Harapannya, dapat timbul ketenangan dari produk apa yang dikonsumsi, karena tersertifikasi halal,” tambahnya.

Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal yang berkelas internasional, maka diharapkan produk-produk UMKM Jakarta juga mendapatkan akses ke pasar global, apalagi Jakarta akan terus berkembang sebagai kota internasional.

“Harapan kita bisa jangkau pasar lebih luas, karena ke depan kami akan tranformasi jadi kota internasional dengan keberadaan warga dunia di dalamnya. Sehingga, produknya harus menggunakan bahasa internasional juga dan dengan WHC NU ini akan amat membantu memberikan ketenangan dan menjangkau konsumen internasional yang menginginkan produk halal,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1442 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1358 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1277 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1230 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1119 personFolmer