You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
TVRI - KI Provinsi DKI Jalin Kolaborasi Edukasi Keterbukaan Informasi Publik
....
photo Folmer - Beritajakarta.id

TVRI-KI DKI Jakarta Jalin Kolaborasi Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan lembaga penyiaran publik milik pemerintah, TVRI Jakarta untuk melakukan edukasi keterbukaan informasi publik (KIP). Kolaborasi disepakati setelah Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar kunjungan ke kantor TVRI Jakarta beberapa waktu lalu.

Kolaborasi dua lembaga negara menjadi hal yang menarik

Kepala Stasiun TVRI Jakarta, Erwin Hendarwin mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan KI DKI Jakarta untuk mengedukasi keterbukaan informasi publik (KIP) kepada masyarakat.

"Kolaborasi dua lembaga negara menjadi hal yang menarik dalam mengedukasi keterbukaan informasi publik kepada khalayak luas," ujar Erwin, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Jumat (25/2).

KI Provinsi DKI Jakarta Gelar Sidang Sengketa Informasi

Ia mengungkapkan, TVRI Jakarta siap menerima ajakan KI DKI Jakarta sebagai media untuk memperluas pemahaman KIP kepada publik.

"Kami menyediakan ruang dan konten informasi yang dikemas untuk mencerdaskan masyarakat, mengangkat prestasi anak bangsa dengan kemampuan prasarana memadai dan jangkauan siaran yang luas," ungkapnya.

Sementara Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat memaparkan, TVRI sebagai pemersatu bangsa memberikan pencerahan bukan sekadar sengketa informasi, tapi merajut persatuan bangsa melekat pada hak konstitusional mengakses informasi publik.

"TVRI mampu menjaring lebih luas dalam menyosialisasikan dan edukasi KIP. Menariknya UU KIP, permohonan informasi tidak terbatas KTP wilayah DKI Jakarta, tapi Sabang sampai Merauke," paparnya.

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Harminus meyakinkan informasi yang disebarluaskan memiliki klasifikasi informasi publik yang menjadi ranah Komisi Informasi diawasi dan kawal implementasi antara publik dan badan publik. Informasi publik yang disimpan, dikelola badan publik dan diberikan kepada publik yang membutuhkan.

"Badan publik  mengkategorikan mana informasi yang terbuka dan dikecualikan bersifat ketat dan terbatas di pasal 17 UU KIP 14 tahun 2008 terkait persaingan usaha, rahasia negara, dan rahasia pribadi," katanya.

Komisioner KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali menambahkan, pihaknya ingin merangkul insan media untuk bersama-sama memberikan pelajaran kepada masyarakat dan mendorong badan publik lainnya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.

"Perlu dukungan media seperti TVRI Jakarta untuk berkolaborasi meningkatkan sosialisasi dan edukasi KIP kepada masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1148 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1100 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye991 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye969 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye895 personBudhi Firmansyah Surapati