Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat meminta aparat pemerintahan mulai dari lurah hingga camat meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan masing-masing. Permintaan ini tidak hanya untuk mencegah lingkungan pemukiman dijadikan tempat prostitusi sebagaimana yang terjadi di Tebet, Jakarta Selatan. Tapi, juga untuk mencegah masuknya paham radikal dan terorisme di ibu kota.

Saya izin Pak Gubernur, kami akan kumpulkan RT, RW, lurah, dan camat untuk mendata tempat-tempat prostitusi. Kami ingatkan lagi itu bukan untuk prostitusi, tapi juga terorisme

Pengawasan ekstra ketat akan dilakukan, khususnya untuk tempat kos-kosan. Sebab, kosan dicurigai sebagai lokasi prostitusi tersebut. Rencananya lurah dan camat akan diminta untuk melakukan pendataan tempat kos di wilayahnya masing-masing.

"Saya izin Pak Gubernur, kami akan kumpulkan RT, RW, lurah, dan camat untuk mendata tempat-tempat prostitusi. Kami ingatkan lagi itu bukan untuk prostitusi, tapi juga terorisme," kata Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (16/4).

Kekhawatiran Djarot ini, lantaran dirinya sering mendapatkan pesan singkat dari orang yang menawarkan layanan prostitusi. Mantan Walikota Blitar itu, bahkan berencana untuk melakukan inspeksi mendadak, terhadap lokasi yang dicurigai.

"Saya ini khawatir, HP saya banyak sekali masuk SMS yang saya nggak tahu menawarkan perempuan seksi. Tapi tidak saya balas," ucapnya.

Menurutnya, jika aturan 1x24 jam tamu wajib lapor diterapkan dengan baik, hal tersebut bisa diminimalisir. Sebab, ada kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Sayangnya aturan tersebut tidak pernah dijalankan lagi. "Aturan dulu itu baik. 1x24 jam itu harus lapor RT/RW," tegasnya.

Pengawasan ketat terhadap rumah kos, merupakan buntut dari tewasnya Deudeuh Alfi Syahrin (26) yang dibunuh di rumah kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari peristiwa tersebut, diketahui banyak kos-kosan di kawasan Tebet yang juga dijadikan tempat prostitusi terselubung.