You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Siapkan Program Pengentasan Ketimpangan Ekonomi di Ibukota
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Siapkan Program Pengentasan Ketimpangan Ekonomi

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan angka ketimpangan ekonomi di ibu kota. Sejumlah program dibuat guna membantu meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota khususnya bagi kalangan kondisi ekonomi lemah.

Jadi kami yang harus menyediakan, baru ketimpangan ini hilang. Kami bukan anti orang kaya, tapi kami harus membuat lapang tandingnya rata

Kondisi ketimpangan ekonomi terlihat jelas dari hasil survei yang menyatakan sekitar 40 persen anak berusia 15 - 16 tahun tidak dapat bersekolah karena kondisi tidak mampu. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah diintruksikan untuk menyempurnakan data siswa tidak mampu yang menerima dana bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Saya juga katakan tidak bisa guru atau orang punya gaji UMP anaknya tidak boleh daftar KJP. Contoh, kerja jadi petugas kebersihan taman kita, mereka Rp 2,7 juta. Masuk akal tidak kalau dia punya 2-3 anak sekolah SMP dan SMA?  Kita yang pro aktif, disisir semua. Harus diurusin KJP-nya. Ini yang mau saya tekankan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Senin (4/5).

Pencairan KJP Tidak Terganggu Polemik APBD

Pemprov, lanjut Basuki, DKI juga menyiapkan program penataan, pembinaan dan pemberian modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibukota.

"Boleh tidak trotoar besar dan taman kasih ke mereka (PKL) ? Boleh. Karena bagaimanapun juga di Jakarta kalau mau menaikkan usaha, yang paling susah tempatnya. Jadi kami yang harus menyediakan, baru ketimpangan ini hilang. Kami bukan anti-orang kaya, tapi kami harus membuat lapang tandingnya rata. Itu yang mau dilakukan," katanya.

Basuki mengungkapkan, pihaknya juga menyiapkan berbagai program membantu meningkatkan tarif hidup buruh di ibu kota mulai dari transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Berbagai program tersebut akan dimulai pada bulan Juni ini dengan melakukan integrasi bus-bus sedang ke jalur Transjakarta, mendorong peningkatan fasilitas di puskesmas-puskesmas, serta KJP.

Sementara untuk antisipasi ketimpangan ekonomi dengan program pengentasan kawasan kumuh, Basuki menambahkan, Pemprov DKI sudah memikirkan dengan baik. Caranya adalah dengan mendorong warga yang tinggal di kawasan kumuh dipindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan tarif sewa murah. Di kawasan rusunawa tersebut juga akan dibangun pasar untuk melatih warga tidak mampu membuka usaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

"Kami juga akan membangun panti yang besar. Kalau sampai dia tua tidak mampu beri kebutuhan buat anak cucu lebih baik tinggal di panti. Kita akan bangun panti di Ciangir, Tangerang. Bentuknya villa. Jadi orang tidak merasa ada di panti jelek dan pasti dia tidak membebani anak cucu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8186 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5424 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4416 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4108 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3714 personAldi Geri Lumban Tobing