You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
FAKTA Indonesia Beri Masukan Perda Kawasan Tanpa Rokok ke Fraksi PSI
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

FAKTA Beri Masukan Perda Kawasan Tanpa Rokok ke Legislatif

Forum Warga Kota (FAKTA), Senin (3/7),  melakukan kunjungan ke Gedung DPRD DKI Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka memberikan masukan kepada anggota dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta.

 Mereka siap dan akan membantu masukan dari kami ini.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan aspirasi dan mendorong legislatif dan eksekutif untuk segera mengundangkan perda tersebut. Hari ni, lanjut Tigor, pihaknya menemui Fraksi PSI untuk melakukan hal yang sama.  

"Kami dari Fakta Indonesia memberikan masukan kepada anggota dewan fraksi PSI tentang apa saja yang harus diatur dalam KTR DKI Jakarta. Mereka siap dan akan membantu masukan dari kami ini. KTR DKI Jakarta sudah menjadi isu sejak 12 tahun belakangan ini, maka kami ingin segera untuk dirancang," beber Tigor. .

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jakarta Alami Peningkatan

Diharapkan Tigor, di sisa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Raperda KTR ini bisa disahkan menjadi Perda. Sebab, dikhawatirkannya bila memasuki kepemimpinan Pelaksana Jabatan (Pj) Gubenur tidak bisa mengeluarkan kebijakan tersebut. Ini sangat penting untuk kesehatan warga Jakarta.

Menurut Tigor, Perda KTR ini sangat penting meski saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, dan Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakan Kawasan Dilarang Merokok.  

Dia mengungkapkan, ada  tujuh lokasi yang menjadi perhatian Perda KTR diantaranya tempat umum, kesehatan, pendidikan, Ibadah, area anak-anak, angkutan umum dan tempat kerja.

"Kami berharap, masukan dan arahan kepada Fraksi PSI dapat diterima dan Perda KTR nantinya bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan sebuah Perda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kebakaran di Sunter Agung Berhasil Dipadamkan

    access_time13-05-2026 remove_red_eye10100 personAnita Karyati
  2. Ketua RT di Gandaria Utara Ini Tak Henti Berinovasi

    access_time16-05-2026 remove_red_eye5826 personTiyo Surya Sakti
  3. Sterilisasi Kucing di Palmerah Dilakukan Pekan Depan

    access_time15-05-2026 remove_red_eye2348 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Gerakan Pilah Sampah Menuju Jakarta Lebih Bersih, Sehat, dan Asri

    access_time15-05-2026 remove_red_eye2106 personFakhrizal Fakhri
  5. Ditarget Beroperasi Agustus 2026, Pramono Pastikan Keamanan Proyek LRT

    access_time13-05-2026 remove_red_eye1769 personDessy Suciati