Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) merupakan kesalahan di masa lalu. Trayek APTB dikeluarkan dari hasil permainan oknum yang menyalahgunakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dulu ada oknum pemerintah yang main trayek dengan Organda. Saya tidak tahu bagaimana APTB itu tercipta, APTB itu total kebijakan yang salah

"Dulu ada oknum pemerintah yang main trayek dengan Organda. Saya tidak tahu bagaimana APTB itu tercipta, APTB itu total kebijakan yang salah," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (7/5).

Ia mengatakan, konsep trayek APTB yang beroperasi hingga kota peyangga salah total. Padahal, layanan bus TransJakarta yang seharusnya merambah hingga perbatasan kota untuk mengangkut penumpang.

"Kami siap mengalokasikan dana untuk membangun jalur bus Transjakarta di di kota penyangga. Mereka butuh berapa? Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun, kami siap berikan. Bupati, walikota, semua teman baik. Mereka pasti mau Transjakarta masuk wilayahnya. Jadi, bukan APTB yang masuk Jakarta,” ujarnya.

Basuki juga menyayangkan sikap Organda DKI yang memaksakan ego pengurus tanpa memperhatikan operator dan penumpang. "Organda itu cuma sok saja. Tugas Organda itu apa? Membantu transportasi Jakarta, mensejahterakan sopir dan pemilik bus. Bukan cuma jadi pengurus yang asal teriak-teriak. Selama puluhan tahun transportasi DKI tidak beres, Organda kerjanya apa?" tegasnya.

Sekadar diketahui, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta telah menggelar rapat bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) membahas seputar sistem rupiah per kilometer beberapa waktu lalu.

Organda DKI tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Pemprov DKI, yaitu sekitar Rp 14.000 - Rp 15.000 per km. Organda meminta Rp 18.000 per km.