Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta menggelar kegiatan Stakeholder Meeting (SHM) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial DKI Jakarta.

M enyambut era Society 5.0

Kegiatan Stakeholder Meeting ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.

Kepala Dispusip DKI Jakarta, Wahyu Haryadi mengatakan, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan pengembangan dari upaya Peningkatan Literasi, Inovasi dan Kreativitas sebagai Program Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2020-2024.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di DKI Jakarta juga upaya meningkatkan kegemaran membaca sebagaimana diamanatkan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca.

“Transformasi Perpustakaan juga merupakan tuntutan penting dalam menyambut era Society 5.0 yang menuntut setiap masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0,” ungkap Wahyu, Selasa (9/8).

Wahyu berharap, masyarakat memiliki kemampuan yang berkualitas, produktif dan menguasai perkembangan teknologi serta pengetahuan. Karena hampir seluruh aspek kehidupan kini telah menggunakan teknologi.

“Tingkat literasi informasi masyarakat menjadi kunci tercapainya kesejahteraan di masa yang akan datang,” ucapnya.

Menurut Wahyu, pihaknya membuka diri dan memohon dukungan kolaborasi dari berbagai elemen untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar, berkarya dan bertumbuh bagi masyarakat.

“Diharapkan melalui program kolaborasi kita dapat melahirkan generasi yang memiliki kecakapan informasi dan keahlian khusus yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidupnya,” tuturnya.

Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Upriyadi menjelaskan, Perpusnas telah melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan penggunaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Sejak 2020 lalu, program ini telah menjadi program prioritas nasional dan dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024," terangnya.

Ia mengutarakan, tujuan pelaksanaan Stakeholder Meeting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kolaborasi dan sinergi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder. Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerja sama program, sumber daya manusia, barang dan material.

"Pertemuan Stakeholder Meeting di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa," urainya.

Upriyadi menilai, bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain serta bersinergi. Sehingga proses membangun SDM melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan.

“Hal ini tentu akan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Perlu diketahui, kegiatan ini rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pada 2022, Stakeholder Meeting Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara tatap muka dan dibagi dalam lima gelombang yang setiap gelombang dilaksanakan di 6-7 provinsi.