You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Ancam Adukan Pengerjaan Proyek Gas Ke Mentri BUMN
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Sebabkan Kemacetan, Proyek Pipa Gas Dikeluhkan

Proyek pengerjaan pipa gas di sejumlah lokasi di Jakarta Utara dikeluhkan. Pasalnya, selain tak kunjung rampung, proyek tersebut juga ditenggarai menjadi pemicu kemacetan. Hal ini juga dikeluhkan oleh Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Karenanya ia pun berencana mengirim surat keluhan ke Menteri BUMN.

Sampai saat ini nyatanya belum ada realisasi di lapangan. Kondisinya berantakan

Proyek pipa gas yang dikeluhkan diantaranya terdapat di Jl Raya Plumpang, Jl Raya Tugu, Jl Raya Cakung Cilincing dan Jl Akses Marunda. Pengerjaan proyek yang dimulai sejak akhir 2013 tersebut selama ini dikeluhkan warga karena menyebabkan jalanan menjadi becek serta menimbulkan kemacetan.

Dikatakan Rustam, pihaknya sudah melayangkan dua kali surat ke Pertamina Gas agar mempercepat pengerjaan proyek tersebut. "Sampai saat ini nyatanya belum ada realisasi di lapangan. Kondisinya berantakan," ujar Rustam, Selasa (26/5).

Proyek Galian Rusak Jalan, DKI Ancam Polisikan Kontraktor

Ditambahkan Rustam, selama ini pihaknya kerap mendapat keluhan dari warga terkait proyek pengerjaan yang mengotori dan memicu kemacetan tersebut.

"Kita lihat tiga hari ke depan. Bila belum ada realisasi, kita akan bersurat ke Kementrian BUMN," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati