Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan penghapusan kantor kecamatan di ibu kota. Nantinya, tugas-tugas yang selama ini ditangani camat, cukup ditangani lurah di masing-masing wilayah.

Sekarang kita bertanya, perlu nggak sih camat? Sebenarnya tidak perlu

"Sekarang kita bertanya, perlu nggak sih camat? Sebenarnya tidak perlu. Kenapa mesti ada kantor camat? Lurah saja, asisten di kota yang membawahi supervisi menjadi penyelia mereka," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (28/5).

Ia mengatakan, penghapusan kantor kecamatan di ibu kota erat kaitannya dengan perampingan jabatan struktural PNS di DKI Jakarta. Namun, penghapusan kantor kecamatan, ini baru sebatas ide untuk masa depan. Menurut Ahok, struktur jabatan di Pemprov DKI saat ini masih gemuk. Keberadaan camat dinilai tidak terlalu strategis dalam mengelola wilayah. Keberadaan lurah bisa langsung dikoordinasi asisten kota/kabupaten.

"Tapi itu ke depan. Saya bicara paling ujung, paling depannya kan saya sudah potong 1.500 struktural. Sekarang kita wajibkan mereka mengisi, tiap hari kerja apa saja," ungkapnya.

Ahok juga menuntut etos kerja pegawai setelah dirinya memberikan angin segar berupa gaji besar untuk PNS-nya. Ia berharap, gaji yang telah dibayarkan sebanding dengan prestasi yang dilakukan pegawai.

"Masa PNS dibayar Rp 12 juta sebulan, hanya fotokopi, hanya kasih makanan. Tidak lucu dong," ujarnya.

Ia menambahkan, pegawai yang tidak dapat bekerja maksimal berdasarkan hasil catatan kerja akan sekadar menerima gaji tanpa mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Begitu juga jika telah disanksi, PNS masih bolos bekerja, ia mengancam akan memecatnya.

"Kalau TKD‎-nya kita buang, kamu pakai pensiun saja dua juta. Kamu nggak masuk, ya kita pecati," tambahnya.