KI DKI Umumkan 46 Nilai SAQ Tertinggi Badan Publik Jakarta 2022
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengumumkan 46 Badan Publik (BP) terbaik hasil penilaian Self Assessment Quistionnaire (SAQ) tertinggi pada tahapan pertama Monitoring dan Evaluasi (Monev) DKI Jakarta Tahun 2022. Tahapan pertama monev melalui SAQ diikuti 163 badan publik pada 16 kategori.
Monev sebagai tolok ukur badan publik patuh atau tidak terhadap UU KIP
Adapun 16 kategori dimaksud yaitu Badan, Dinas, Biro, Pemerintahan Kota/Kabupaten, RSUD, BUMD, Partai Politik, Lembaga Non Struktural, Kejaksaan, Badan/Kepala Kantor Pertanahan, Polres Kota/Kabupaten, Sekolah Menengah SMA dan SMP, Kecamatan, Kelurahan dan Pengadilan Negeri.
KI DKI Jakarta Gelar Monev Keterbukaan Informasi Publik 2022
Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat menegaskan, pelaksanaan monev badan publik setiap tahun dalam rangka mengukur kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Monev sebagai tolok ukur badan publik patuh atau tidak terhadap UU KIP, karena itu KI DKI giat memastikan monev dapat memicu semangat transparansi informasi publik yang lebih baik setiap tahun,” ujar Harry, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/9).
Sementara itu, Wakil Ketua KI DKI yang juga Ex Officio Ketua Pelaksana Monev 2022, Nelvia Gustina mengucapkan selamat kepada badan publik yang berhasil menuju tahapan persentasi dan mengapresiasi semua badan publik yang telah berpartisipasi mengikuti monev.
Sebagai informasi, pada penilaian SAQ dari 163 badan publik, sudah dilakukan pengembalian 132 (80,98%) SAQ terpilih 46 badan publik menuju tahapan kedua, yakni persentasi badan publik. KI DKI melalui rapat pleno menetapkan tiga terbaik di setiap kategori, sebagai berikut:
A. Kategori Badan
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
B. Kategori Dinas
1. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta.
C. Kategori Biro
1. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
D. Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten
1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
E. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1. PT. Mass Rapid Transit (Perseroda)
2. PDAM DKI Jakarta(PAM Jaya)
3. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung
F. Kategori Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1. RSUD Pasar Minggu
2. RSUD Koja
3. RSUD Tarakan
G. Kategori Kantor Pertanahan
1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
H. Kategori Kepolisian Resort
1. Polres Metro Jakarta Selatan
2. Polres Kepulauan Seribu
3. Polres Metro Jakarta Timur
I. Kategori Kejaksaan
1. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
J. Kategori Pengadilan Negeri
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
K. Kategori Lembaga Non Struktural (LNS)
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
L. Kategori Partai Politik
1. DPW PSI DKI Jakarta
2. DPD Partai Golkar DKI Jakarta
3. Partai Nasdem DKI Jakarta
M. Kategori Kecamatan
1. Kecamatan Kelapa Gading
2. Kecamatan Palmerah
3. Kecamatan Cempaka Putih
N. Kategori Kelurahan
1. Kelurahan Kelapa Gading Timur
2. Kelurahan Johar baru
3. Kelurahan Kampung Rawa
O. Kategori SMA
1. SMA Negeri 1 Jakarta
2. SMA Negeri 71 Jakarta
3. SMA Negeri 26 Jakarta
P. Kategori SMP
1. SMP Negeri 55 Jakarta
2. SMP Negeri 95 Jakarta
3. SMP Negeri 98 Jakarta
“Dari total 46 BP tersebut, KI DKI akan memperdalam lagi penilaian pada tahapan kedua melalui persentasi sesuai data pada penilaian SAQ," kata Nelvia.
Penilaian monev melalui tahapan SAQ terdiri dari empat indikator pertanyaan yaitu indikator pengumuman informasi publik, indikator penyediaan informasi publik, indikator SOP layanan informasi publik dan indikator pengembangan IT.
