You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Warga Antusias Ikuti Pelayanan KB Secara Gratis di Dua Lokasi di Jakpus
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Warga Antusias Ikuti Pelayanan KB Gratis

Untuk menekan jumlah angka kelahiran di Jakarta Pusat, kantor Keluarga Berencana (KB) Jakarta Pusat menggelar pelayanan KB gratis, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cideng dan di Jalan Po Duri, Kelurahan Duri Pulo. Layanan KB tersebut disambut antusias warga.

MOP ada 12 akseptor dan MOW 8 akseptor. IUD 33 akseptor, implant 47 akseptor, suntik 13 akseptor, Pil 8 akseptor. Untuk operasi wanita dilakukan di RS Mintoharjo

Kepala Kantor KB Jakarta Pusat, Endang Widaningsih, mengatakan pelayanan KB gratis ini diadakan dalam rangka peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cideng. Selain fokus kepada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), pihaknya juga membuka layanan Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).

"MOP ada 12 akseptor dan MOW 8 akseptor. IUD 33 akseptor, implant 47 akseptor, suntik 13 akseptor, Pil 8 akseptor. Untuk operasi wanita dilakukan di RS Mintoharjo," kata Endang, Selasa (2/6).

174 Warga Rusun Dakota Ikuti Layanan KB Gratis

Pihaknya, kata Endang, juga akan membuka layanan KB dalam rangka menyambut HUT ke-488 kota Jakarta, di Kelurahan Duri Pulo, Gambir. Namun pihaknya tidak membuka layanan MOP dan MOW.

"Pada saat HUT kota Jakarta, ada 96 akseptor yang sebagian besar menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yakni IUD dan implant," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati