Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu akan dirampingkan. Perampingan dilakukan karena birokrasi yang berjalan selama ini dinilai terlalu gemuk. Alhasil, pembangunan dan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur di lingkungan Pemkab Kepulauan Seribu tidak efisien

I tu perlu dievaluasi betul untuk efisiensi dan efektifitas tatanan birokrasi yang ada di sana. Jadi, nanti kita evaluasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu cukup banyak dan tidak sebanding dengan luas Kepulauan Seribu. “Kepulauan Seribu itu kan kecil. Tapi di situ gemuk banget birokrasinya,” kata Djarot di Balaikota, Rabu (3/6).

Selain birokrasi yang gemuk, tambah Djarot, sebagian PNS yang bekerja di Pemkab Kepulauan Seribu bedomisili di daratan Jakata. Sedangkan, PNS yang merupakan asli anak pulau tersebut sangat sedikit. "Pegawainya banyak ambil dari Jakarta daratan, daripada di sana,” jelasnya.

Berdasarkan kedua faktor itu, lanjut mantan Walikota Blitar ini, struktur birokrasi di lingkungan Pemkab Kepulauan Seribu perlu dievaluasi. “Itu perlu dievaluasi betul untuk efisiensi dan efektifitas tatanan birokrasi yang ada di sana. Jadi, nanti kita evaluasi,” tandasnya.