Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto meyakini Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur akan membawa Jakarta lebih baik.

Beliau adalah birokrat yang lama bertugas di Pemprov DKI

Aktivis senior yang akrab disapa SGY ini mengatakan, permasalahan krusial di Jakarta tentu adalah banjir dan macet.

"Saya optimistis Pak Heru bisa melahirkan kebijakan dan solusi tepat mengatasi persoalan ini," ujarnya, Selasa (18/10).

Ia menilai, Heru merupakan sosok sangat tepat untuk menempati posisi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.

"Beliau adalah birokrat yang lama bertugas di Pemprov DKI. Beliau sangat berpengalaman dan tentunya banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi Jakarta," bebernya.

SGY menjelaskan, harmonisasi dan sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif di Jakarta perlu dijaga.

"Kalau tone-nya sama, ini akan membuat berbagai program atau kebijakan dan kebutuhan anggarannya bisa cepat dieksekusi. Saya melihat Pak Heru dan Pak Pras sebagai Ketua DPRD hubungan atau komunikasinya sangat baik," ucapnya.

SGY menambahkan, untuk percepatan akselerasi mengeksekusi berbagai kebijakan, Heru juga perlu segera melantik pejabat definitif mulai dari tingkat lurah hingga Eselon II.

"Ini sangat penting saya kira karena pejabat definitif akan bisa lebih fokus dibandingkan Pelaksana Tugas atau Plt. Kalau dijabat Plt itu kan beban kerjanya juga jadi ganda. Saya yakin Pak Heru memegang prinsip the right man on the right place," terangnya.

Ia berharap, Heru juga kembali membuka layanan aduan langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sehingga, masalah-masalah yang dihadapi warga hingga penyelesainnya juga bisa termonitor langsung.

"Kebijakan itu akan memberikan dampak positif, warga juga akan merasakan Balai Kota atau kantor gubernur adalah tempat yang terbuka bagi semua," ungkapnya.

Tidak kalah penting, menurut SGY, Heru juga harus memberikan perhatian kepada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, kinerja positif BUMD akan memberikan kontribusi pemasukan daerah melalui dividen yang diberikan.

"Kalau ada BUMD merugi terus tentu ini perlu dicari tahu penyebabnya. Kita tentu ingin BUMD-BUMD itu sehat karena Penyertaan Modal Daerah yang diberikan juga tidak sedikit," tandasnya.