Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (15/12), menggelar pembahasan dan pengesahan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja 2023 di The Ballroom Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati.

Kinerja KPPD semakin baik dan meningkat, efisien, efektif dan profesional.

Dalam sambutan secara virtual, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap, layanan syariah ini dapat menjadi alternatif pilihan bagi anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan transaksi layanan.

"Saya ucapkan selamat kepada KPPD Provinsi DKI Jakarta yang hari ini melakukan launching layanan syariah," ujarnya.

Heru berpesan kepada seluruh stakeholders , baik unsur pembina, pengurus dan pengawas untuk saling menjaga dan bertanggung jawab demi kemajuan seluruh anggota.

"Selalu mengedepankan pengelolaan koperasi yang transparan, profesional dan akuntabel. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk KPPD Provinsi DKI Jakarta dengan layanan syariahnya," ungkap Heru.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati menuturkan, layanan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus mengemban amanat anggota dalam mengelola KPPD DKI Jakarta, baik secara organisasi, manajemen maupun keuangan atau permodalan.

"Kinerja KPPD semakin baik dan meningkat, efisien, efektif dan profesional. Dengan rapat ini diharapkan dapat mengusulkan program inovatif serta bisa menyejahterakan anggota," katanya.

Sri mengharapkan, pengurus unit perwakilan maupun anggota dapat memberikan sumbang saran atau pemikiran dan masukan membangun, untuk perkembangan dan perbaikan KPPD DKI Jakarta.  

"Kini Jakarta menghadapi perekonomian global. Sehingga saran dan masukan dari seluruh anggota sangat dibutuhkan untuk kemajuan KPPD DKI," ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum KPPD DKI Jakarta, Sutrasno menerangkan, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dipengaruhi pihak manapun, sehingga segala risiko yang timbul akibat keputusan yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Sutrasno, pada 2023 nanti pihaknya aka menjalankan beberapa program terobosan, seperti  membuka unit usaha layanan syariah, penurunan jasa pinjaman, wisata rohani umroh, investasi, perekrutan pegawai, pemberian voucher dan lainnya.

"Kami upayakan program baru ini dapat berjalan dengan baik, sehingga anggota semakin sejahtera," tandasnya.