Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mendukung langkah pemprov soal pengamanan aset.  

Ada beberapa hal dan penjelasan yang kita bahas terkait aset-aset pemda 

Dikatakan Pras, rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membahas secara khusus soal pengamanan aset dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly sudah tepat. Mengingat persoalan pengamanan aset ini banyak berkaitan dengan hukum.

"Ada beberapa hal dan penjelasan yang kita bahas terkait aset-aset pemda seperti tanah dan lainnya," kata Pras, usai mendampingi Heru saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Balaikota, Selasa (27/12).

Menurut Pras, aset tanah di daerah DKI Jakarta sangat banyak, namun tidak sedikit aset ini diakui oleh mafia tanah. Maka, perlu arahan Menkumhan untuk pengamanan aset-aset milik Pemprov DKI.

Rencana pembahasan khusus soal pengamanan aset Pemprov ini diutarakan Menkumham Yasonna Laoly, usai bertemu Pj Gubernur Heru.

"Kita diskusikan selanjutnya. Kita dukunglah urusan-urusan seperti itu, kita bicara lebih khusus," ungkapnya.

Untuk informasi, pada awal Agustus lalu rapat peripurna Badan Musyawarah (Bamus) DPRD juga telah mensahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) kepemilikan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Misan Samsuri, pansus ini diperlukan dalam rangka identifikasi aset milik Pemprov DKI secara akurat dan transparan yang selama ini terkendala di lapangan.

Dengan dibentuknya pansus ini, lanjut Misan, diharapkan nantinya pihak eksekutif bisa lebih detail dan serius mencatat serta menjaga aset yang dimilki agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

"Diharapkan, pansus ini bisa berjalan secepatnya sehingga dapat menuntaskan kendala aset milik pemprov," tandasnya, kala itu.