You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Iklan-iklan Kadaluarsa di Tanjung Priok Akan Dibersihkan
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

Penertiban Media Luar Ruang Diintensifkan

Petugas gabungan Kecamatan Tanjung Priok menertibkan sedikitnya 32 media promosi produk tembakau yang terdiri dari spanduk, poster, dan reklame berbagai ukuran dan jenis. Selain pembatasan publikasi atas produk rokok, penertiban ini dilakukan lantaran masa pajaknya habis dan mengganggu estetika kota.

Kita utamakan iklan rokok yang waktu izinnya melewati batas. Kita sudah melalui tahap teguran, sudah perintah bongkar sendiri, tapi masih bandel

“Kita utamakan iklan rokok yang waktu izinnya melewati batas. Kita sudah melalui tahap teguran, sudah perintah bongkar sendiri, tapi masih bandel," ujar Dian Rafita, Kasubag Tata Usaha Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Tanjung Priok kepada beritajakarta.com, Rabu (17/6).

Ke depan, kata Dian, pihaknya akan rutin melakukan pembongkaran papan iklan yang waktu tayangnya sudah habis dan tidak hanya menyasar iklan produk rokok saja. Kegiatan ini juga sekaligus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Spanduk dan Reklame Tak Berizin Dirazia

“Selain produk rokok, nanti tahap umumnya mencakup semua, yang nggak ada izinnya atau yang sudah habis masa tayang akan ditertibkan sekarang,” kata Dian.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati