You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Direktur Eksekutif JPS: Pj Gubernur Punya Atensi Besar Layanan Publik
....
photo doc - Beritajakarta.id

Direktur Eksekutif JPS: Pj Gubernur Punya Atensi Besar Terhadap Optimalisasi Layanan Publik di Jakarta

Berbagai kebijakan dan terobosan dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk membuat layanan publik di Jakarta semakin baik dan memanjakan masyarakat.

B eliau secara masif dan intens melakukan koordinasi

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad mengatakan, layanan publik ini ada juga yang beririsan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, memang diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian atau instansi terkait.

"Saya kira Pak Heru punya atensi besar terhadap optimalisasi layanan publik ini. Kita bisa ketahui bersama, beliau secara masif dan intens melakukan koordinasi," ujarnya, Kamis (16/3).

JPS Usulkan Pendaftaran Mudik Gratis Dilakukan Online dan Offline

Syaiful menjelaskan, layanan publik ini mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kependudukan hingga pelaporan atau aduan.

"Secara nyata beliau cepat bergerak agar permasalah-permasalah krusial bisa cepat tertangani. Meskipun kalau dari sisi pembangunan seperti upaya mengatasi macet dan banjir memang perlu waktu karena ada infrastruktur yang harus dibangun. Tapi, rencana dan targetnya menjadi lebih jelas dan terukur," terangnya.

Menurutnya, layanan publik terkait kependudukan juga semakin baik. Bahkan, hingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

"Warga tentu ingin layanan yang mudah, cepat dan bebas pungli. Ini direalisasikan dengan dibarengi pemanfaatan perkembangan teknologi," ungkapnya.

Ia menambahkan, kemudahan berusaha terutama bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga mendapatkan porsi perhatian yang baik.

"Melalui kemudahan-kemudahan layanan publik dalam kemudahan berusaha ini, ekonomi kerakyatan di Jakarta terus tumbuh," ucapnya.

Terkait layanan publik yang menyerap aspirasi, aduan atau laporan warga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sudah menyediakan berbagai kanal yang memudahkan masyarakat.

"Ada Aplikasi JAKI dan berbagai kanal aduan lain. Metode laporan secara offline maupun online bisa dipilih warga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1148 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1100 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye991 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye969 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye895 personBudhi Firmansyah Surapati