You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pemkot Jaktim Gelar Rakor Optimalisasi Peningkatan PBB-P2
.
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Lurah dan Camat di Jaktim Diminta Validasi Objek Pajak

Pejabat lurah dan camat bersama petugas Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur, diminta untuk melakukan pendataan ulang atau memvalidasi obyek pajak di wilayah masing-masing.

ila itu dilakukan, saya yakin target Rp 1,182 triliun tahun ini akan tercapai

Permintaan ini diutarakan Sekretaris Kota Adminitrsasi Jakarta Timur, Fredy Setiawan, saat memimpin rapat koordinasi optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 di Ruang Pola Lantai 2 Blok A Kantor Wali Kota, Jumat (17/3).

Raihan Pajak Reklame dan PBB-P2 Jakbar Capai Rp 305,7 Miliar

"Lakukan pendataan ulang dan sinkronisasi data wajib pajak. Bila itu dilakukan, saya yakin target Rp 1,182 triliun tahun ini akan tercapai," katanya.

Selain untuk memaksimalkan perolehan PBB-P2, Fredy optimistis hasil dari pendataan juga akan bermanfaat untuk penyempurnaan SIPPT atau pajak lainnya. Ia juga meminta jajarannya untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada.

"Kita harap bukan sekadar pemenuhan target. Tapi bagaimana camat dan lurah hingga UP3D bersama para objek pajak dapat berkoordinasi baik, sehingga realisasinya bisa 100 persen,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1449 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1373 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1284 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1252 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1125 personFolmer