You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pencairam Program Bantuan Perlindungan Sosial Tahun 2023
photo Doc - Beritajakarta.id

Pencairan Program Bantuan Perlindungan Sosial Tahun 2023 Dilakukan Dua Tahap

Pencairan program bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial tahun 2023 dari APBD DKI Jakarta seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta(KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) akan dilakukan dalam dua tahap.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama bansos tahap I akan segera cair

Untuk Tahap I (pertama) akan dilakukan segera bagi penerima eksisting tahun 2022. dan Tahap 2 (kedua) bagi calon  penerima bansos baru.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, penerima bantuan sosial Tahap I adalah penerima manfaat eksisting di tahun 2022 hasil rekonsiliasi serta sudah lolos musyawarah kelurahan bulan desember tahun 2022. 

Pemprov DKI Siapkan Bansos dan Bantuan Pendidikan Anak Yatim Piatu Korban COVID-19

“Saya akan perintahkan Bank DKI untuk lakukan top up dalam waktu yang tidak terlalu lama agar bansos tahap I segera cair,” ujar Premi, Selasa (11/4).

Premi juga menyampaikan, Dinsos DKI Jakarta sedang melakukan verifikasi lapangan  untuk melengkapi variabel pembuatan rekening secara kolektif bagi calon penerima bansos baru (burekol) di Tahun 2023.

“Verifikasi lapangan  pembuatan rekening kolektif ini untuk melengkapi data dan mengecek apakah benar orang-orang ini ada di wilayah domisilinya, karena bansos ini harus tepat sasaran,” ucap Premi.

Premi menambahkan, setelah verifikasi selesai dilaksanakan, akan dibuatkan SK Gubernur tahap 2 (kedua) untuk calon penerima bantuan sosial tahun 2023. Selanjutnya setelah SK Gubernur jadi, calon penerima bansos harus memenuhi undangan dari Bank DKI sebanyak dua kali, sesuai SOP dan aturan perbankan, untuk mendapat buku rekening baru dan kartu ATM.

“Jadi petugas pendamsos kami saat ini sedang turun ke lapangan untuk verifikasi melengkapi data buka rekening kolektif dan mengecek  penerima baru di tahun 2023. Setelah itu dibuat SK Gubernurnya dan berikutnya dua kali mereka diundang untuk mengisi form aplikasi rekening dan atm. Kemudian kita bisa top up,” jelasnya.

Premi mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu syarat penting mengikuti program bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta(KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) yang orang tuanya meninggal terkonfirmasi COVID-19.

DTKS adalah data induk yang berisi data penerima pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan juga sumber kesejahteraan sosial. DTKS menjadi salah satu data acuan dalam pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Seluruh penerima bantuan sosial harus terdaftar pada DTKS dan jika memang ada yang belum terdaftar, namun kondisi miskin dan membutuhkan bansos, pemerintah wajib menyosialisasikan dan mendampingi warga tersebut agar mendaftar pada DTKS, sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Premi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33448 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14656 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8254 personDessy Suciati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5731 personFakhrizal Fakhri
  5. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye5043 personBudhi Firmansyah Surapati