You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kadishub DKI Dorong Pemerintah Pusat Batasi Usia Kendaraan
.
photo doc - Beritajakarta.id

Pemerintah Pusat Diminta Batasi Usia Kendaraan

Program penanggulangan kemacetan di ibu kota jadi prioritas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI. Namun, itu tidak bisa dilakukan sendiri, karena regulasi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Luas wilayah Jakarta segitu-gitu saja. Sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah

‎"Harus ada keberanian untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan. Itu kewenangannya ada di pemerintah pusat," kata Andriyansyah, Kepala Dishubtrans DKI di Balaikota, Selasa (7/7).

‎Menurut Andriyansyah, luas wilayah di DKI selama ini‎ tidak bertambah signifikan atau tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah sulit mengentaskan kemacetan.

Ahok Kaji Pembatasan Mobil Berdasarkan Usia Kendaraan

"Luas wilayah Jakarta segitu-gitu saja. Sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah," ujarnya.

Andriyansyah mengatakan, solusi yang bisa diambil pemerintah pusat untuk membantu mengatasi kemacetan di DKI Jakarta yakni dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan usia kendaraan.

"‎Di sini, kendaraan yang sudah berusia 20-30 tahun masih saja jalan. Begitu jalan, mogok di tengah di jalan dan bikin macet," terangnya.

‎Ia melanjutkan, persoalan kemacetan di Jakarta juga disebabkan banyaknya parkir liar di pusat-pusat keramaian seperti di kawasan Tanah Abang dan Roxy Mas, Jakarta Pusat. Keberadaan lokasi parkir liar tersebut tidak cukup ditindak dengan menertibkan kendaraan, tapi harus juga dibarengi dengan penindakan kepada para juru parkir.

"Makanya kita mau buat peraturan yang lebih efektif untuk mempidanakan jukir-jukir liar. Karena kalau cuma pasang CCTV tapi tidak ditindak buat apa," tegasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1157 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1102 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye993 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati